Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

ABSTRAK

Mediasi adalah merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan. Landasan formil mengenai integrasi mediasi dalam sistem peradilan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 145 RBG. Namun untuk lebih memberdayakan dan mengefektifkannya, MA memodifikasinya ke arah yang lebih bersifat memaksa. Semula mediasi diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2002, kemudian disempurnakan dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 dengan harapan dapat mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan. Tetapi, pada kenyataannya PERMA tersebut tidak berjalan efektif. Akhirnya MA mengeluarkan PERMA No. 01 Tahun 2008 sebagai penyempurna dari peraturan yang sebelumnya. Efektivitas mediasi di Pengadilan memerlukan partisipasi semua pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum, terutama hakim, karena dialah pemegang fungsi utama kehakiman. Maka, peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan hakim PA Kota Malang terhadap PERMA No.1 Tahun 2008 tersebut.

Oleh sebab itu, penetian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana pandangan hakim PA Kota Malang PERMA No.01 Tahun 2008, apa dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh PERMA tersebut dan mengapa PERMA No.01 Tahun 2008 diberlakukan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dapat juga dianggap sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. maka peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal ini peneliti mencoba memahami pandangan hakim PA Kota Malang terhadap PERMA No.01 Tahun 2008. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Adapun mengenai metode analisis data, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni menganalisa data-data yang sudah diperoleh dan mendeskripsikannya.

Hasil penelitian menunjukkan Para hakim Pengadilan Agama Kota Malang menyambut baik dengan dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2008. Dan menurut para hakim, PERMA No.1 Tahun 2008 tersebut mempunyai keistimewaan tersendiri, yakni pada pasal 2 yang menyatakan bahwa tanpa mediasi maka putusan batal demi hukum. Dan terhadap keseluruhan isi PERMA No.1 Tahun 2008 tersebut, para hakim Pengadilan Kota Malang sangat setuju. Karena PERMA No.1 Tahun 2008 tersebut memberikan manfaat yang sangat besar terhadap proses berperkara di Pengadilan Agama. Dampak yang dirasakan oleh para hakim Pengadilan Agama Kota Malang setelah munculnya PERMA No.1 Tahun 2008 adalah merupakan dampak yang positif dan mencakup asas peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. PERMA No.1 Tahun 2008 ini diberlakukan adalah untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan maupun di Mahkamah Agung.

ABSTRACT

Mediation is one of the alternative dispute settlement mechanisms outside the court. The formal base relating to the integration of mediation in the judicature system originally underlies from the decree of Pasal 130 HR and Pasal 145 RBG. In order to make it more useful and more effective, MA modifies it into a more compelling way. Firstly, mediation was set in SEMA No. 1 Year 2002, and then it was completed in PERMA No.2 Year 2003 with the expectation that it could decrease the hoarding cases in the court. However, in fact, the PERMA could not run well. Finally, MA launched PERMA No. 1 Year 2008 as the perfection of the regulation existing before. The effectiveness of mediation in the court needs participation from all parts included in the process of law maintenance, especially the judge, since he is the holder of the pivotal function of justice. Hence, the author wants to know how the judge view of PA Malang through PERMA No. 1 Year 2008 is.

Therefore, this research is aimed to know how the judge view of PA Malang through PERMA No. 1 Year 2008 is, what positive and negative impacts caused by the PERMA are and also why PERMA No. 1 Year 2008 is prevailed.

This research is a kind of field research which also can be considered as a method to collect qualitative data. Thus, the author goes through the field to hold a research about a phenomenon happening inside the natural circumstances. The author tries to understand the judge view of PA Malang through PERMA No. 1 Year 2008. The method of data collection done was interview and documentation methods. Talking about the method of data analysis, the author used the qualitative descriptive analysis, which is about analyzing data obtained then described them.

The result of the research shows that The Judge View of PA Malang through PERMA No. 1 Year 2008 is excellent. And according to the judges, PERMA No. 1 Year 2008 has an extraordinary thing in Pasal 2 stating that without mediation then the verdict will be just invalid in the name of law. And for the overall content of PERMA No. 1 Year 2008, the judges of PA Malang mostly agree with it. Since PERMA No. 1 Year 2008 gives a lot of advantages for many lawsuits in PA. Impacts felt by the judges of PA Malang after the existing PERMA No.1 Year 2008 are positive impacts and they, the new regulation, cover the simple, fast, and priceless judicature base. PERMA No. 1 Year 2008 is prevailed to decrease the hoarding cases not only in the court but also in MA.