Penetapan penyertaan harta bersama oleh suami terhadap izin Poligami ditinjau dari Hukum Islam

ABSTRAK

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri selama hidup berumah tangga. Secara hukum harta kekayaan dalam perkawinan dapat digolongkan tetapi dalam praktiknya bermacam-macam harta kekayaan dalam perkawinan sulit dibedakan, terutama pada perkawinan poligami. Dalam perkawinan poligami adanya kemungkinan untuk bercampurnya harta kekayaan yang dimiliki suami dengan istri pertama, kedua, ketiga dan keempat tidak dapat dihindari, sehingga diperlukan untuk menetapkan penyertaan harta bersama oleh suami sebelum berpoligami.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui manhaj apa yang digunakan dalam penyertaan penetapan harta bersama terhadap izin poligami ditinjau dari hukum Islam dan bagaimana penerapan manhaj tersebut dalam penyertaan penetapan harta bersama terhadap izin poligami ditinjau dari hukum Islam dan bagaimana hasil dari penerapan manjah tersebut. Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian normatif atau kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan historis. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengetahui istibat hukum penyertaan penetapan harta bersama oleh suami terhadap izin poligami ditinjau dari hukum Islam.

Berdasarkan istinbat hukum dengan menggunakan manhaj maslahah mursalah dapat disimpulkan bahwa an-Nau‟ dari peneilitan ini adalah pembagian harta yang dilakukan dengan perjanjian perkawinan ketika perkawinan itu dilangsungkan dan atau penyertaan penetapan harta bersama jika suami akan berpoligami, sedangkan jinsun dalam penelitian ini adalah pembagian harta, sebagaimana yang tercantum dalam surat an-Nisa’ ayat 32, ayat 21, ayat 34, Al- Baqarah ayat 228 tentang adanya harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing suami dan istri. Penyesuaian antara nau‟ dan jinsun pada penelitian ini bahwa hukum dari penetapan penyertaan harta bersama oleh suami terhadap izin poligami ditinjau dari hukum Islam adalah boleh, karena makna eksplisit yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 228, surat an-Nisa’ ayat 21 dan ayat 32, ayat 34 telah menjelaskan bahwa tidak adanya percampuran antara harta suami dengan harta istri. Penetapan penyertaan harta bersama sebelum suami berpoligami ini dilakukan untuk menjaga harta yang telah diperoleh suami dengan istri terdahulu agar tidak dikuasai oleh istri dan/istri-istri lainnya.

ABSTRACT

The collective wealth are the wealth that obtained by husband and wife during life together after marriage. In regulation, collective wealth in a marriage have been clasificated. But in real practice its so difficult to be reminder, especially in polygamy marriage. In polygamy marriage may be mixed between husband’s wealth and the first wife, secondly, tertiary, and forthty wife can not be avoid. With the result that, necessary determination about enclosing collective wealth by husband before polygamy.

The focus of this researchis to know manhaj that used in the determination of the inclusion of property by the husband against the permission of polygamy in term Islamic law and how is the application of the inclusion in the determination of the manhaj treasure together against polygamy permission in terms of Islamic law and how the result of the application of the manhaj. This research belongs in the types of normatife or library research by using historical approach. The approach aims to find out the legal determination of inclusion istinbat treasure shared by the husband against the permission of polygamy in terms of Islamic law.

Based on the law by using istinbat manhaj maslahah mursalah can be inferred that an-nau‟ from this research is a division of property that was done with the agreement of marriage was held and or the inclusion of joint property assignment if the husband will be polygamy, while this research determination jinsun in this research division of property as listed in letter an-Nisa’: 32, 21, 34, and letter al-Baqarah: 228 about the existence of personal property owned and controlled by their respective husband and wife. The adjustment between the nau‟ and jinsun in this research law from the determination of the inclusion of a treasure shared by the husband against the permission of polygamy in term of Islamic law is permissible due to the explicit meaning contained in letter al- Baqarah: 228 and letter an-Nisa’: 32, 21, 34 it has been explained that the lack of mixing between the conjugal property with wife. The determination of the inclusing of property together before this husband polygamy is made to keep the treasures that have been obtained with former wife husband not controlled by his wife and other wives or.