Sistem pembayaran tarif angkutan Kota Malang prespektif konsep keadilan dalam Islam

ABSTRAK

Jalan-jalan di Kota malang semakin dipadati oleh kendaraan pribadi, sebaliknya angkutan umum sebagai moda transportasi masal mulai ditinggalkan, akibatnya kemacetan sering terjadi. Dengan menerapkan struktur tarif sama rata pada sistem pembayarannya, Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2013 layak untuk ditinjau menurut konsep keadilan dalam Islam. Sebagaimana diketahui sama ratabelum tentu bisa diartikan semata- mata sebagai adil. Sehingga dalam hal ini penetapan tarif tersebut bisa menjadi suatu bentuk kedhaliman dan dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna maupun penyedia jasa angkutan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangn (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber datanya meliputi data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi kepustakaanatau (library research). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peraturan Walikota Malang Nomor 24
Tahun 2013 Tentang Tarip Angkutan menetapkan tarif sama rata baik jarak dekat maupun
jarak jauh. Artinya semua penumpang harus membayar dengan tarif yang sama atas pelayanan jasa angkutan yang mungkin saja berfariasi antara penumpang satu dengan lainnya. Pemilihan jenis struktur dalam sistem pembayaran tarif berkaitan erat dengan hak dan kewajiban antara pihak pengguna dan penyedia jasa angkutan. Sementara konsep keadilan dalam Islam melarang adanya penyamarataan antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu penetapan tarif ini dinilai tidak memenuhi konsep keadilan dalam Islam. Penetapan tarip yang sama atas layanan jasa angkutan yang berbeda tersebut dapat merugikan kedua pihak baik pengguna maupun penyedia jasa angkutan. Pada pengangkutan jarak dekat akan merugikan pihak pengguna jasa angkutan, sedangkan pada pengangkutan jarak jauh akan merugikan pihak penyedia jasa angkutan.

ABSTRACT

The streets in Malang are now crowded with private vehicles. On the contrary, public transportations as a mode of mass transportation begin to be left. Consequently, traffic jam often takes place. The existence of applying the same cost for public transportation in the regulation created by the Mayor of Malang No. 24 2013 can lead to an invitation to be reviewed according to the concept of justness in Islam. As known, equality does not always mean something fair. In this case, the application of the same cost mentioned above could be a form of tyranny, and it can harm both the users and the providers of transportation services.

This research is included to the descriptive normative research. The approaches used
in this research were the statue approach and the conceptual approach. The sources of data include the secondary data, which consist of primary, secondary and tertiary legal materials. The data-collecting technique used in this research was the library research. The data- analyzing method used in this research was the qualitative data analysis.

The result of this research indicates that the regulation created by the Mayor of Malang No. 24 of 2013 on Transportation Tariff sets equal cost for both short and long distance transport. This means that all passengers have to pay the same cost for different transportation services which they get. Choosing the structure type in the system of tariff payment is strongly related to rights and obligations among the passengers and the providers while the concept of justness in Islam forbids equaling rights and obligations. Therefore, the determination of this tariff does not meet the consept of justice in Islam. The determination of the same cost applied for different transportation services can be detrimental to both the users and the providers of the transportation services. At close range transport, the tariff will be detrimental to the transportation service users, while at the long-distance transport, the tariff will be detrimental to the transportation providers.