Kesiapan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam menerapkan Pasal 49 Huruf (i) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006

ABSTRACT

Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun
1989 tentang PA merupakan kado yang sangat istimewa bagi PA dan umat Islam, karena dengan undang-undang tersebut akan lebih mempertegas kedudukan dan kewenangan PA dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara- perkara tertentu antar orang-orang yang beragama Islam. Pada Pasal 49 Huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006, PA mendapat penambahan kewenangan dibidang ekonomi syari'ah.

Sementara itu, para hakim PA Blitar saat ini, secara akademik baik reguler maupun non reguler minim pengalaman tentang teori dan praktek ekonomi syari’ah, kenyetaan ini menjadi kegelisahan akademik dari peneliti, hingga perlu kiranya dipertanyakan bagimana pandangan dan persiapan hakim PA Blitar dalam menerapkan pasal 49 Huruf (i) tersebut. Dengan ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang jelas bagaimana langkah takstis strategis dan inisiatif para hakim sebagai persiapan untuk menuju kesiapan dalam menerapakan kewenangan barunya.

Penelitian ini menggunakan metode field research sebagai jenisnya, dan kualitatif sebagai pendekatannya, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui metode wawancara dan dokumentasi, kemudian diolah melalui tiga tahapan yaitu editing, classifaying dan verifying. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan mengunakan metode deskritif kualitatif sebagai sifat dari penelitian ini.

Adapun hasil dari penelitian ini antara lain: Bahwa hakim PA Blitar merespon positif terhadap penambahan kewenangan ekonomi syari'ah, karena ini merupakan satu tatapan masa depan yang sangat menggembirakan. Akan tetapi juga merupakan tantangan yang cukup besar. Belum memadahinya kapasitas keilmuan (SDM), menjadi problem utama bagi para hakim. Karena tanpa hal tersebut, bisa dipastikan produk hukum yang dihasilkan akan hampa dari nilai-nilai dan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Sedangkan persiapan yang dilakukan para hakim diantaranya adalah pembelian buku ekonomi syari'ah baik dengan uang sendiri maupun fasilitas dari MA, mengikuti pelatihan baik secara swadaya maupun yang diselenggarakan oleh MA. Hal ini merupakan bentuk upaya penemuan hukum dan juga kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan tujuan agar bisa terciptanya rasa keadilan dalam memutus sengketa ekonomi syari'ah bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan berbekal beberapa hal diatas, para hakim di PA Blitar sudah merasa siap untuk memproses kasus ekonomi syari'ah yang akan masuk ke PA Blitar.