Hukum Talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Syafi’iyah: Studi Perspektif Hakim PA Kabupaten Malang

ABSTRACT

Perceraian merupakan suatu hal yang sangat dibenci oleh Islam, karena ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami dan istri. Negara telah mengatur masalah perceraian ini dalam UU No.1 tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menjadi rujukan dalam memutuskan perkara perceraian. Akan tetapi dalam realitas kehidupan terjadi dualitas hukum yakni Hukum formal dan hukum nonformal. Hukum formal yaitu peraturan yang telah ditetapkan oleh Negara (UU No.1 tahun 1974 dan KHI) dan hukum nonformal adalah Fikih Syafi’iyah yang selama ini menjadi pedoman dan peraturan yang mengikat dalam masyarakat.

Secara tidak langsung telah terjadi pertentangan antara perundang- undangan yang ditetapkan oleh Negara dengan Fikih Syafi’iyah yang menjadi hukum dan berlaku di masyarakat. Gejala tersebut juga bisa terjadi pada seorang hakim yang memiliki peluang untuk memutus perkara dengan merujuk dari kitab- kitab fikih.. Fenomena itu tampak diam-diam mengangkat pertautan dimensi Qanun dengan fikih, dan pada saat yang bersamaan hukum yang ditunjuk dari dalam fikih itu masih memiliki nilai sakral di kalangan masyarakat maupun pada lingkup Peradilan Agama. Akan tetapi walaupun memiliki nilai sakral baik di Pengadilan Agama ataupun masyarakat masih menyisakan pertentangan mengenai masalah tertentu, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan menyusun skripsi yang berjudul: HUKUM TALAK DALAM KHI DAN FIKIH SYAFI’IYAH (Perspektif Hakim PA Kabupaten Malang).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (social legal research), yang memfokuskan kajiannya pada peraturan dan perundang-undangan Hukum Perdata khususnya dalam masalah perceraian. Untuk membantu penyusunan skripsi ini, data diambil melalui metode observasi dan wawancara serta dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif komparatif, kemudian menyusun analisis data yang diperoleh secara deduktif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat para hakim mengenai keabsahan dan pengertian talak dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) serta Fikih Syafi’iyah memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Kemudian bila ditinjau dari sisi positifnya dan negatifnya maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya konsep yang lebih sesuai dan lebih berhati-hati dan dapat melindungi serta menghindarkan dari kedhaliman juga relevan dengan kata lain sesuai dengan zaman, tempat, situasi serta keadaan yang ada saat ini kecenderungannya lebih kepada konsep yang termaktub dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)