Ketentuan Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Gender

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh setiap orang yang memenuhi syarat dari segi hukum. Untuk itu, perlu aturan yang jelas, agar tidak ditemukan pluralisme keputusan peradilan. Di Indonesia, hukum perkawinan bagi umat Islam diatur dalam KHI. Salah satu materinya yang urgen dan baru bagi tatanan hukum adalah rukun dan syarat perkawinan. Perumusan materi tersebut, tidak secara langsung mengikuti skema fikih dan UUP No.1/1974, tetapi memadukan antara keduanya. Selain itu, tim perumus KHI dari kaum perempuan sangat minim dibanding laki-laki, sehingga diasumsikan materi tersebut kurang mengusung keadilan dan kesetaraan gender.

Berdasarkan hal di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan rukun dan syarat perkawinan (calon mempelai, wali, saksi, ijab dan qabul) dalam KHI dengan perspektif Gender.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian pustaka (library-research). Sedangkan, teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan menelaah sumber primer dan sekunder. Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analisis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam ketentuan rukun dan syarat perkawinan yang diatur oleh KHI terdapat beberapa pasal yang dinilai bias gender. Pasal-pasal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, bagian calon mempelai pasal 15 ayat 1 yang mengatur batas minimal usia perkawinan, karena telah mematok secara diskriminatif usia minimal perempuan menikah lebih rendah dari usia laki-laki dengan asumsi laki-laki adalah kepala keluarga (ideologi patriarkhis). Kedua, bagian wali nikah pada pasal 19, 20 (1) dan 21 (1), karena mengatur hak kewalian yang hanya dimiliki oleh laki-laki, tidak ada ruang sedikitpun bagi seorang ibu untuk menjadi wali nikah atas anak perempuannya, meskipun ketika sang ayah berhalangan. Ketiga, bagian saksi nikah pasal 25, karena menutup kemungkinan perempuan menjadi saksi pernikahan, padahal kendati harga kesakisan perempuan setangah laki-laki, perempuan tetap punya hak menjadi saksi. Keempat, bagian akad nikah pasal 28 dan 29, karena tidak memberikan peluang kepada perempuan untuk mendapatkan hak menikahkan dirinya atau menjadi wakil mempelai perempuan dalam ijab.