Larangan wanita Pegawai Negeri Sipil menjadi istri kedua, ketiga atau keempat: Analisa terhadap PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2

ABSTRAK

Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah, selain itu perkawinan merupakan sunnah Nabi. Pada dasarnya perkawinan baik dalam Islam maupun dalam Undang-Undang Perkawinan itu menganut asas monogami. Namn dalam keadaan tertentu seorang suami boleh menikah lebih dari satu. Dalam PP. No. 10 tahun 1983 jo. PP. No. 45 tahun 1990 melarang seorang wanita pegawai negeri sipil untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, yang mana ketentuan itu tidak ada dalam Undang-Undang Perkawinan. No. 1 Tahun 1974 dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam pembuatan kebijakan tersebut terlihat adanya tujuan pemerintah untuk menghindarkan seorang wanita pegawai negeri sipil dari kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, karena dugaan kuat apabila wanita itu menjadi istri kedua/ketiga/keempat akan mengalami beberapa masalah rumahtangga yang komplek selain dengan suaminya juga dengan beberapa istri yang lainnya, yang bisa menyebabkan kewajiban sebagai abdi negara akan terganggu.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang bagaimanakah kebijakan PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat (2) tentang larangan wanita Pegawai Negeri Sipil menjadi istri kedua/ketiga/keempat ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan no.1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan sadd al-dzari’ah?

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah berupa bahan kepustakaan yang meliputi bahan primer, bahan sekunder dan tersier. Yang dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks, dan selanjutnya dianalisis dengan tehnik deskriptif-analisis, content analysis (analisis isi), serta menggunakan pola pikir deduktif.

Kebijakan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah no. 10 ahun 1983 jo. Peraturan pemeerintah No. 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974, yang mana dalam undang-undang itu sama sekali tidak melarang seorang wanita untuk dijadikan istri kedua/ketiga/keempat hanya disebabkan oleh jabatan/pekerjaan wanita itu. Undang-Undang Perkawinan melarang wanita untuk dijadikan istri kedua/ketiga/keempat apabila wanita tersebut memiliki hubungan persaudaraan maupun bibi dari istri laki-laki yang ingin berpoligami tersebut. Namun ada kesamaan prinsip antara kebijakan pemerintah tersebut dengan Undang-Undang Perkawinan yaitu memperketat seseorang yang hendak berpoligami. Kompilasi Hukum Islam mempunyai ketentuan yang sama dengan Undang-Undang Perkawinan, yaitu melarang seorang wanita untuk dijadikan istri kedua/ketiga/keempat disebabkan karena senasab atau berhubungan darah dengan istrinya, ataupun bibi dari istrinya itu. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan pemerntah No. 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat (2) mengenai larangan wanita Pegawai Negeri Sipil menjadi istri kedua/ketiga/keempat merupakan tindakan prefentif untuk menghindarkan wanita pegawai menegeri sipil dari permasalahan rumahtangga yang kemungkinan besar akan timbul, baik dengan suaminya maupun dengan istri-istrinya yang lain, sehingga menggangu dalam melaksanakan kewajiban yang diembankan kepadanya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dasar dari kebijakan ini adalah: menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.