Pandangan Hakim terhadap Fungsi Mediator dalam Upaya Perdamaian para Pihak: Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep Madura

ABSTRAK

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Dalam penjelasan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang fungsi dan tugas mediator terdapat pada Bab II Pasal 15 dan Bab VII pasal 24. Jadi pada dasarnya PERMA No. 1 Tahun 2008 masih belum bisa terealisasikan sebagaimana yang diinginkan oleh mahkamah agung, hal ini bisa kita lihat kesimpang siuran dilapangan mengenai proses mediasi tersebut. Dan dalam prakteknya masih banyak kekurangan dan belum dijadikan pembahasan pada bagian-bagin topik tentang mediasi, namun yang lebih diutamakan adalah mediasi merupakan mencegahan terhadap meningkatnya serta menumpuknya kasus-kasus dalam pengadilan. Selain itu juga tidak terlaksananya proses pembentukan mediator yang dilakukan oleh mahkamah agung lewat lembaga-lembaga yang terakreditasi.

Oleh sebab itu, penetian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana pandangan hakim PA Kota Sumenep terhadap kinerja dan fungsi seorang mediator serta bagaimana proses mediasi apabila mediator lebih dari satu orang.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dapat juga dianggap sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. maka peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal ini peneliti mencoba memahami pandangan hakim PA Kota Sumenep terhadap fungsi mediator dalam upaya perdamaian para pihak ditinjaudari PERMA No.01 Tahun 2008. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Adapun mengenai metode analisis data, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni menganalisa data-data yang sudah diperoleh dan mendeskripsikannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pandangan para hakim Pengadilan Agama sumenep terhadap terhadap fungsi mediator adalah kurang efektif. Adapun menurut para hakim PERMA No.1 Tahun 2008 tersebut mempunyai keistimewaan tersendiri, yakni pada pasal 2 yang menyatakan bahwa tanpa mediasi maka putusan batal demi hukum. Namun disisi lain PERMA No. 1 tersebut masih perlu untuk di kaji ulang dan lebih diefektifkan lagi serta dipertegas lagi terlebih hal yang berkenaan dengan pelatihan untuk mendapatkan sertifikat mediator. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Dalam penjelasan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang fungsi dan tugas mediator terdapat pada Bab II Pasal 15 dan Bab VII pasal 24. Jadi pada dasarnya PERMA No. 1 Tahun 2008 masih belum bisa terealisasikan sebagaimana yang diinginkan oleh mahkamah agung, hal ini bisa kita lihat kesimpang siuran dilapangan mengenai proses mediasi tersebut. Dan dalam prakteknya masih banyak kekurangan dan belum dijadikan pembahasan pada bagian-bagin topik tentang mediasi, namun yang lebih diutamakan adalah mediasi merupakan mencegahan terhadap meningkatnya serta menumpuknya kasus-kasus dalam pengadilan. Selain itu juga tidak terlaksananya proses pembentukan mediator yang dilakukan oleh mahkamah agung lewat lembaga-lembaga yang terakreditasi. Oleh sebab itu, penetian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana pandangan hakim PA Kota Sumenep terhadap kinerja dan fungsi seorang mediator serta bagaimana proses mediasi apabila mediator lebih dari satu orang.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dapat juga dianggap sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. maka peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal ini peneliti mencoba memahami pandangan hakim PA Kota Sumenep terhadap fungsi mediator dalam upaya perdamaian para pihak ditinjaudari PERMA No.01 Tahun 2008. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Adapun mengenai metode analisis data, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni menganalisa data-data yang sudah diperoleh dan mendeskripsikannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pandangan para hakim Pengadilan Agama sumenep terhadap terhadap fungsi mediator adalah kurang efektif. Adapun menurut para hakim PERMA No.1
Tahun 2008 tersebut mempunyai keistimewaan tersendiri, yakni pada pasal 2 yang menyatakan bahwa tanpa mediasi maka putusan batal demi hukum. Namun disisi lain PERMA No. 1 tersebut masih perlu untuk di kaji ulang dan lebih diefektifkan lagi serta dipertegas lagi terlebih hal yang berkenaan dengan pelatihan untuk mendapatkan sertifikat mediator.