Tinjauan Yuridis status anak hasil perkawinan yang terputus akibat adanya penghalang perkawinan: Studi Hasil Keputusan Bahtsu Masail Syuriyah NU Tahun 1994 di Sidayu- Gresik

ABSTRAK

Para Ulama berkeyakinan teguh tidak akan berubah sedikit pun bahwa Islam sebagai agama Allah swt bersumber kepada wahyu-Nya yang mengejawantah berwujud kitab al-Qur’an dan hadis sebagai sumber hakiki. Dalam al-Qur’an dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam bagi ulama tidak ada pilihan lain kecuali menerima dan mengikuti hukum yang sudah jelas dan pasti tersebut.

Kemudian, NU sebagai organisasi besar dalam memutuskan permasalahan (istinbat hukum) selalu mengedepankan metode pengambilan hukum berdasarkan sumber utama al-Qur’an dan Hadits, dengan cara ini NU lebih mengutamakan ikhtiyat (berhati-hati) dalam memutuskan permasalahan hukum khususnya dalam permasalahan yang di bahas dalam Bahtsu Masail di Sidayu-Gresik mengenai status anak hasil perkawinan yang putus akibat adanya penghalang perkawinan sehingga perlunya untuk berkompromi atau berkonsultasi dengan kitab-kitab kuning (al-Kutub al-Mu’tabarah) dan Undang-Undang yang terkait.

Dari paparan di atas, penelitian di fokuskan pada “Bagaimana status anak ditinjau dari hukum nasional dan bagaimana pendapat ulama NU dalam menanggapi permasalahan status anak dan sejauh mana relevansinya?” sehingga peneliti mengetahui bagaimana metode pengambilan hukum yang dilakukan ulama NU.

Dalam penelitian hukum ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode penelitian dalam tulisan ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang di ambil dari berbagai sumber bahan hukum, dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu meneliti naskah hasil keputusan Bahtsu Masail NU tahun 1994 di Sidayu-Gresik, dengan ciri penyelidikan terhadap dasar hukum yang digunakan dalam istinbat hukum.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan hubungan hukum antara anak dan orangtua akibat adanya pembatalan perkawinan yang disebabkan adanya penghalang perkawinan (mani').

Hasil penelitian adalah bahwa anak hasil perkawinan yang terputus akibat adanya penghalang perkawinan adalah tergolong wath'i syubhat yang dilahirkan dari suatu akad dan tetap memiliki hubungan keperdataan dengan lelaki yang mengumpuli ibunya. Dan dari hukum positif karena Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai kedudukan anak ini belum dibuat maka untuk melindungi kepentingan hukum si anak, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengecualikan daya berlaku surut terhadap pembatalan perkawinan terhadap anak hasil perkawinan tersebut. Jadi menurut Undang-undang, anak itu dianggap sebagai anak yang sah. Akibat hukumnya sama dengan putusnya perkawinan baik karena perceraian maupun kematian.