Hak asuh anak akibat pembatalan perkawinan tinjauan hukum Islam dan KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek)

ABSTRAK

Perkawinan dalam Islam telah diatur secara lengkap mulai dari peminangan sampai proses perkawinan, tidak menutup kemungkinan di dalam aturan-aturan tersebut juga didapati aturan yang menyebabkan batalnya perkawinan. Oleh karena itu, apabila terjadi perkawinan yang menyimpang dari tujuan perkawinan karena cacat hukum yang merugikan salah satu pihak, maka untuk membatalkan sebuah perkawinan yang tidak lain adalah didasarkan pada kepatuhan dalam batasan prikemanusiaan dan kesusilaan tersebut merupakan suatu keniscayaan. Perkawinan yang batal menurut hukum mempunyai konsekuensi perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan tidak pernah ada. Kemudian bagaimanakah hubungan hukum antara anak dan orang tua akibat dari pembatalan perkawinan tersebut, dan bagaimana pula pengasuhan anak jika pernikahan orang tua batal dalam tinjauan hukum Islam dan KUHPerdata?

Oleh karena itu penulis bermaksud menelaah lebih lanjut baik dari sisi Hukum Islam dan KUH Perdata sebagai hukum yang diterapkan dengan asas konkordansi di negara jajahan Belanda seperti Indonesia akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perkawinan yang dibatalkan terutama terhadap pengasuhan anak.

Penulisan ini adalah jenis penulisan hukum normatif atau disebut juga dengan studi kepustakaan, karena penulis mencari dan mengumpulkan buku-buku yang terkait dalam pengumpulan data, yang mana penulis dapat dari sumber dat primer, sekunder dan tersier yang kesemuanya bermuara dalam judul pembahasan ini.

Hasil dari pada penelitian hukum ini menggambarkan bahwa menurut hukum Islam dan KUH Perdata perpisahan sebuah perkawinan baik itu berupa perceraian atau perpisahan yang diputuskan oleh Pengadilan berupa pembatalan perkawinan memberikan perlakuan yang sama dalam hal pengasuhan seorang anak, kecuali pembatalan perkawinan itu terjadi akibat hal-hal tertentu yang mengakibatkan hasil dari pembatalan perkawinan tersebut (Anak) tidak diakui secara hukum.