Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Umur bagi Penganut Asas Kewarganegaraan Ganda - Analisis Normatif Pasal 6 Undang-Undang No.12 tahun 2006 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974

Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai permasalahan akibat hukum perkawinan di bawah umur bagi penganut asas kewarganegaraan ganda (terbatas). Hal ini dilatar belakangi dengan diberlakukannya asas kewarganegaraan (terbatas) dimana jika seorang anak yang berkewarganegaraan ganda berumur 18 tahun melangsungkan perkawinan di bawah umur maka akan rentan timbul berbagai macam permasalahan hukum berkaitan dengan kedudukan dan hak-haknya sebagai warga negara. Disamping itu juga secara tidak langsung menafikan batasan usia minimum yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang: 1) akibat hukum yang timbul pada perkawinan di bawah umur yang dilakukan anak berkewarganegaraan ganda. 2) upaya yang dilakukan anak berkewarganegaraan ganda agar dapat melangsungkan perkawinan di bawah umur.

Permasalahan tersebut dikaji dalam penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dengan melakukan Penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akibat hukum perkawinan dibawah umur bagi penganut asas kewarganegaraan ganda. Termasuk di dalamnya buku-buku, tulisan yang termuat dalam jurnal ilmiah, pandangan para ahli yang membahas masalah ini. Sedangkan untuk metode analisisnya menggunakan metode Hermeneutik yakni sebuah metode interpretasi (penafsiran) terhadap teks. Hasil analisis terhadap masalah yang dibahas dituangkan secara deskriptif dalam laporan hasil penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa akibat hukum perkawinan di bawah umur yang dilakukan anak berkewarganegaraan ganda adalah diwajibkannya anak tersebut memilih salah satu kewarganegaraannya, dianggap sudah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum, paspor ganda yang dipegangnya dinyatakan tidak berlaku, dan dicabutnya hak untuk menikmati fasilitas sebagai warga negara berkewarganegaraan ganda. Sedangkan perihal upaya yang dilakukan anak berkewarganegaraan ganda agar dapat melangsungkan perkawinan di bawah umur, antara lain mengajukan surat bukti kewarganegaraan ganda, dan mengajukan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur kepada pejabat yang berwenang.

Menyikapi hal tersebut diatas, perlu kiranya dimasukkan pasal-pasal yang secara eksplisit mengatur permasalahan perkawinan di bawah umur oleh anak berkewarganegaraan ganda dalam peraturan perundang-undangan. Agar nantinya dapat mengakomodasi dan memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut.