Kepala desa sebagai mediator perceraian di Desa Pekalongan Sampang: Analisis terhadap prosedur perceraian persepektif Fiqh dan KHI

ABSTRAK

Adalah fitrah manusia dalam fana ini, bahwa dalam menjalani kehidupannya, manusia tidak dapat hidup sendirian. Untuk memenuhi semua itu setiap manusia perlu membentuk sesuatu yang menurut pengertian umum disebut keluarga. untuk membentuk satu keluarga,setiap manusia apakah dia seorang pria atau wanita secra umum dan khususnya pria dan wanita muslim umum perlu bergaul (berkomunikasi) dengan lawan jenisnya dalam rangka menuju suatu yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu melangsungkan pernikahan. Tujuan perkawinan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, sekaligus untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal selamanya. Akan tetapi ada kalanya sebab-sebab tertentu dapat mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan. Setelah mengamati secara langsung dimasyarakat terutama di desa Pekalongan Kabupaten Sampang, telah banyak perceraian dilakukan di Kantor Kepala Desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terkait dengan keabsahan talak yang Kepala Desa menjadi Mediator Perceraian, dimana hal semacam ini masyarakat Desa Pekalogan perlu memahami perceraian yang telah diatur oleh KHI. Dalam hal ini budaya masih mempunyai pengaruh dominan, dengan rumusan masalah adalah (1) Bagaimana proses dan prosedur perceraian di desa Pekalongan ? (2) Apakah proses perceraian di desa Pekalongan releven dengan fiqh atau KHI ? (3) Faktor apa yang melatar belakangi kepala desa sebagai mediator perceraian di desa Pekalongan ?

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan Mediator Perceraian menurut pandangan Fiqh. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menekankan pada hasil pengumpulan data. Maka metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Reseach) yakni hasil pengumpulan data yang didapat dari informasi yang telah ditentukan. Dalam metode analisis menggunakan deskriptif kualitatif. Sedangkan hasil dari ini dapat dihasilkan bahwa perceraian melalui mediator, karena dipengaruhi budaya yang mengakar sampai sekarang.

Adapun hasil dalam penelitian ini adalah bahwa proses dan prosedur yang terjadi di desa Pekalongan kedua belah pihak yang akan bercerai mendatangi kantor kepala desa membawa Akta Nikah, kemudian kepala desa mengurusi semua prosedur perceraian ke Pengadilan Agama tanpa menghadirkan kedua pihak yang berperkara. Kemudian hukum fiqh tidak menentukan dimana perceraian itu harus harus dilakukan dan tanpa ada prasyarat yag harus dipenuhi. KHI dalam pasal 17 mengatakan : ”talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi satu sebab putus perkawinan”. Selanjutnya bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat Pekalongan memilih jalan pintasdalam penyelesaian urusan perceraian di Pengadilan Agama adalah lemahnya tingkat pendidikan, ekonomi masyarakat, adat setempat dan pengaruh tokoh yang ditokohkan.