Implementasi ketentuan pembayaran Zakat sebagai pengurang penghasilan kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi: Studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan

ABSTRAK

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 merupakan angin segar bagi umat Islam di Indonesia. Sebab, kedua Undang-Undang tersebut mensinergiskan pembayaran zakat dan pajak. Sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut wajib pajak muslim yang telah mengeluarkan zakat akan mendapat keringanan sekitar 2,5% dari pajak penghasilannya. Setiap wajib pajak muslim juga akan memperoleh Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) sebagai bukti pembayaran zakat, yang diserahkan ke Kantor Pajak untuk mendapat pengurangan pembayaran pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data digunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dimana peneliti mengorganisasikan, mengurutkan data dan memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, kemudian melakukan analisis dan selanjutnya menguraikan dan menafsirkan data tersebut.

Dari analisis yang dilakukan, diketahui bahwa pelaksanaan implementasi ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan dapat dikatakan belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat terlihat hingga tahun 2009 belum ada wajib pajak orang pribadi yang menggunakan haknya. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ketentuan tersebut muncul pada wajib pajak yang tidak mencantumkan zakatnya, wajib pajak/masyarakat belum banyak yang tahu tentang ketentuan tersebut, wajib zakat banyak yang membayar zakatnya langsung ke mustahiq dan kurangnya komunikasi dengan Instansi lain yang terkait.

ABSTRACT

Implementation of Law Number 38 of 1999 and Act No. 36 of 2008 is a breath of fresh air for Muslims in Indonesia. Therefore, the Act is to synergize the payment of zakat and taxes. Since the enactment of the Act a taxpayer who has issued a Muslim charity will get relief of about 2.5% of income taxes. Every Muslim taxpayers will also get registration number of the Zakat (NPWZ) as proof of payment of zakat, which is submitted to the Tax Office to get a reduction in tax payments.

This study aims at determining how about the implementation to the provisions of zakat payment as a deduction from taxable income for individual taxpayers and knowing the obstacles faced in terms of payment of zakat as a deduction from taxable income for individual taxpayers in the Tax Office (KPP) Pratama South Malang .

This research is a qualitative descriptive method. The data used are primary and secondary data. The methods of data collection use a qualitative descriptive analysis method, where researcher organizes, sorts the data and sorts out the data into units that can be managed, then do the analysis and then describe and interpret the data.

From the analysis, note that the implementation to the provisions of zakat payment as a deduction from taxable income for individual taxpayers in the Tax Office Primary South Malang can be said has not run optimally. It can be seen until the year of 2009 there has been no individual taxpayers who use their rights. The constraints faced in the implementation of these provisions that appear on the tax payers do not include zakat, just few taxpayers / society know about this requirement, many are obliged to pay zakat zakat directly to mustahiq and lack of communication with other relevant agencies.