Implementasi pasal 17 PMA Nomor 30 Tahun 2020 sebagai langkah preventif pelecehan seksual di pesantren : Studi di pondok pesantren Kab. Jombang

ABSTRAK

Jombang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki julukan kota Santri. Beberapa waktu lalu telah terjadi kasus pelecehan seksual di Pesantren di Kab Jombang, hal ini telah memberi kesan buruk pada Jombang sebagai kota santri dan tentunya hal tersebut bertentangan dengan fungsi dari pendirian dan penyelenggaraan pesantren pada Pasal 17 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2020. dalam pasal 17 dijelaskan fungsi dari pendirian pesantren yaitu, fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 17 ayat (2) huruf a sebagai langkah preventif pelecehan seksual yang dilakukan Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam melakukan langkah preventif tersebut.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Yuridis Empiris dan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengambilan data yang digunakan yaitu berupa wawancara dan dokumentasi serta berupa buku ilmiah, skripsi, laporan penelitian, jurnal. Analisis di dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah: 1) Pelaksanaan fungsi pendidikan terhadap pendirian dan penyelenggaraan pondok pesantren sebagai langkah preventif pelecehan seksual di pesantren telah berjalan efektif namun belum sempurna. Diantaranya melalui pendidikan yang diajarkan, membuat kegiatan-kegiatan bermanfaat, menciptakan lingkungan yang aman, memperketat pengawasan salah satunya dengan memasang cctv. 2) tantangan yang dihadapi oleh pondok pesantren dalam langkah-langkah yang dilakukan adalah kurangnya asrama dan Gedung belajar sebab santri yang melebihi kapasitas yang seharusnya menyebabkan kurang optimal dalam kegiatan belajar mengajar, selain itu pendidikan formal yang jaraknya lumayan jauh dari gedung pesantren sehingga pergaulan diluar kendali pondok pesantren.

ABSTRACT

Jombang is one of the districts that has the nickname of the city of Santri. Some time ago there was a case of sexual harassment at Islamic boarding schools in Jombang Regency, this has given a bad impression on Jombang as a city of students and of course this is contrary to the function of establishing and Islamic boarding schools in Article 17 of Minister of Religion Regulation Number 30 of 2020. in article 17 explained the functions of establishing a pesantren, namely, the function of education, the function of da'wah, and the function of community empowerment.

This study aims to find out how the implementation of Article 17 paragraph (2) letter a as a preventive measure for sexual harassment is carried out by Islamic boarding schools in Jombang Regency and what are the challenges faced in carrying out these preventive steps.

This research is included in the Juridical Empirical research and uses a sociological juridical approach. The data collection method used is in the form of interviews and documentation as well as in the form of scientific books, theses, research reports, journals. The analysis in this study uses descriptive analysis and a qualitative approach.

The results of the research conducted are: 1) The implementation of the educational function of detention and the implementation of Islamic boarding schools as a preventive measure for sexual reduction in Islamic boarding schools has been effective but not perfect. Among them through education that is taught, making useful activities, creating a safe environment, tightening supervision, one of which is by installing CCTV. 2) the challenges faced by Islamic boarding schools in the steps taken are weakening the dormitories and learning buildings because the students exceed the capacity which causes less optimal teaching and learning activities, in addition to formal education which is quite far from the Islamic boarding school building so that association is out of control Islamic boarding school.