Pandangan hakim terhadap itsbat nikah poligami di pengadilan Agama Bondowoso

INDONESIA:

Itsbat Nikah merupakan suatu metode dalam penetapan pengadilan kepada suatu perkawinan yang dilakukan orang Islam Indonesia, yang telah memenuhi rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada pencatat nikah atau KUA seperti yang telah diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan KHI.

Bagi yang sudah terlanjur melakukan pernikahan dibawah tangan agar tidak terus berkesinambungan dan semakin berbahaya, maka sebaiknya demi kemaslahatan masyarakat Isbath Nikah dilakukan dan dikabulkannya permohonan tersebut asalkan sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun dalam islam juga tidak ada unsur poligami. Artinya sama-sama single tergantung pembuktian permohonan atas pernikahan yang dilakukannya.

Masalahnya sekarang adalah pada tahun 2007 kemarin, dengan merujuk pada pasal 56 ayat (1): “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya”. Pengadilan Agama Bondowoso menerima satu permohonan Isbath Nikah Poligami yang sampai hari ini aturan tentang Isbath Nikah Poligami belum jelas untuk tidak dikatakan tidak ada.
Realitas sebagaimana tersebut di atas itulah yang kemudian membuat penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam bagaimana Prosedur Itsbat Nikah Poligami dan landasan dasar hukum apa yang dijadikan rujukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam menetapkan putusan tersebut. dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan datanya, pengolahan datanya penulis menggunakan beberapa tahapan yaitu editing, classifying, Verifying, dan analizing, dan analisis datanya, penulis menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur Isbath Nikah Poligami, apakah didalmnya terdapat perbedaan dengan Isbath Nikah biasa atau tidak dan untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perdata tentang Itsbat Nikah Poligami.

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan, bahwa pada kasus perdata ini tidak ada perbedaan mekanisme atau prosedur dalam Isbath Nikah Poligami dikarenakan pada dasarnya menurut keterangan para hakim di Pengadilan Agama Bondowoso tidak ada keterangan atau undang-undang yng jelas terkait dengan prosedur Isbath Nikah terlebih Isbath Nikah Poligami. Terkait dengan landasan hukum yang dijadikan bahan rujukan oleh Majelis Hakim dalam menetapkan perkara
tersebut dari hasil wawancara diperoleh satu keterangan bahwa mereka merujuk kepada KHI pasal 58 ayat (3) dan KHI pasal 7 ayat (2) dan (3) poin (e) dengan putusan verstek.