Respons hakim Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Agama Malang terhadap pencabutan hak opsi dalam perkara waris tinjauan terhadap pasal 50 ayat 2 UU no. 3 tahun 2006

INDONESIA:

Meskipun eksistensi Peradilan Agama sebagai peradilan yang mandiri terwujud dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989, namun Peradilan Agama belum mendapatkan kewenangan untuk menangani perkara waris orang Islam secara penuh. Hal ini dikarenakan adanya hak opsi waris yang mengakibatkan fungsionalisasi dari Peradilan Agama kurang menguntungkan, karena masyarakat lebih memilih mengajukan perkara warisnya ke Pengadilan Negeri. Ini menyebabkan dualisme kewenangan absolut antara Peradilan Agama dengan Peradilan Negeri. Namun kini hak opsi waris tersebut telah dicabut dengan diundangkannya UU No.3

Tahun 2006 yang terdapat dalam pasal 50 yang menyatakan bahwa masalah waris ditentukan berdasarkan agama dari subjek hukum. Selain ketentuan tentang pencabutan hak opsi dalam pasal 50 tersebut juga memperluas jangkauan Peradilan Agama dalam mengadili masalah waris yang didalamnya terdapat sengketa hak milik, sehingga tidak perlu diajukan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari pencabutan hak opsi waris tersebut bagi kedua Peradilan. Juga untuk mengetahui respons dari para hakim, baik hakim di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama Malang terhadap pencabutan hak opsi waris tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Adapun data-data diperoleh dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan para hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Malang sebagai responden. Untuk menganalisis data, digunakan teknik analisis deskriptif komparatif.

Adanya pencabutan hak opsi waris tersebut tidak menimbulkan dampak yang signifikan bagi kedua pengadilan, karena hal tersebut tidak secara otomatis berdampak pada berkurangnya jumlah perkara waris yang masuk ke Pengadilan Negeri Malang dan bertambahnya jumlah perkara waris yang masuk ke Pengadilan Agama Malang. Karena meskipun hak opsi waris telah dicabut, masih saja ada masyarakat yang beragama Islam tetap mengajukan perkara warisnya ke Pengadilan Negeri Malang. Pencabutan hak opsi waris ini juga tidak selamanya mendapat respons positif dari hakim Pengadilan Negeri, karena mereka melihat peraturan tersebut tidak dapat diberlakukan begitu saja, karena masalah waris ini berkaitan dengan kondisi sosiologis masyarakat apalagi berkaitan dengan kepentingan- kepentingan pribadi. Selain itu hukum adat yang digunakan di Pengadilan Negeri untuk membagi waris, masih diakui keberlakuannya di Indonesia yang terdapat dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Namun, pencabutan hak opsi waris ini di respons positif oleh semua hakim Pengadilan Agama Malang, yang melihat bahwa sudah selayaknya ketentuan tersebut diberlakukan bagi mereka yang beragama Islam.