Perlindungan hukum bagi Franchisor dalam perjanjian Waralaba di Lembaga Bimbingan Belajar R-langga Bangil

ABSTRACT

In an implementation of the franchise agreement, a lease contract occurs in the form of licenses, namely Intellectual Property Rights (HAKI). Where franchisees to get permission from the franchisor to use trademark and all the typical franchisor owned. In Islamic law it can be seen from two people who are pledged to implement a form of lease terms, so that there is ijab and qabul consent and that is a form of execution of an agreement. Form of legal protection in th e execution of the franchise agreement, is an effort to provide protection for the parties.

This study purpose to determine the implementation of the franchise agreement, as well as the form of legal protection for the franchisor in the event of default by the franchisee in financial management at the agency tutoring R-Langga Bangil.

This study includes non-doctrinal/sociological legal research of descriptive qualitative study used a form of evaluative research with research sites in tutoring agencies R-Langga Bangil. The research data consists of primary data through interviews and secondary data from scientific documents and literature related to the problem studied.

Based on the results of research conducted it can be concluded, that the execution of franchise agreements at the agency tutoring R-Langga Bangil must be in writing in a way that the parties should sign a franchise agreement or the so-called MOU (Memorandum Of Understanding), which read, period validity of the agreement. Form of legal protection for the franchisor in tutoring institute R-Langga Bangil, particularly in financial management set out in SOP (Standard Operating Procedure), in which the SOP is arranged on the prohibitions to the franchisee in the field of finance.

ABSTRAK

Di dalam suatu pelaksanaan perjanjian waralaba, terjadi akad sewa menyewa yang berupa lisensi, yakni Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Dimana penerima waralaba (franchisee) mendapatkan izin dari pemberi waralaba (franchisor) untuk menggunakan merek dagang dan semua ciri khas yang dimiliki franchisor. Dalam hukum Islam hal ini dapat dilihat dari dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal berupa sewa menyewa, sehingga ada pertalian ijab dan qabul yang merupakan bentuk pelaksanaan suatu perjanjian. Bentuk dari perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian waralaba, merupakan upaya untuk memberikan perlindungan bagi para pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian waralaba, serta bentuk perlindungan hukum bagi pihak franchisor dalam hal terjadi wanprestasi dibidang keuangan oleh pihak franchisee di lembaga bimbingan belajar R-Langga Bangil.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum non doktrinal/sosiologis yang bersifat deskriptif kualitatif dengan bentuk penelitian yang digunakan yaitu penelitian evaluatif dengan lokasi penelitian di Lembaga Bimbingan Belajar R-Langga Bangil. Data penelitian ini terdiri dari data primer melalui wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen ilmiah dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan perjanjian waralaba di lembaga bimbingan belajar R-Langga Bangil harus dilakukan secara tertulis yakni dengan cara para pihak harus menandatangani surat perjanjian waralaba atau yang disebut dengan MOU (Memorandum Of Understanding), yang didalamnya tertulis jangka waktu berlakunya perjanjian. Bentuk perlindungan hukum bagi pihak franchisor di lembaga bimbingan belajar R-Langga Bangil, khususnya dibidang keuangan sudah diatur dalam SOP (Standard Operating Procedure), di mana dalam SOP tersebut diatur mengenai larangan-larangan bagi pihak franchisee dibidang keuangan.

TULISAN ARAB