Pandangan hakim dan panitera terhadap sistem Audio to Text Recording (ATR) dalam persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

ABSTRAK

Audio to Text Recording (ATR) adalah Aplikasi berbasis teknologi untuk merubah suara menjadi teks sehingga semua proses tanya jawab dalam persidangan secara otomatis akan terekam dalam bentuk teks. ATR dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas persidangan dan diharapkan juga dapat membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi penggunaan inovasi baru berupa aplikasi ATR dalam persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, mengetahui landasan hukum sistem ATR perspektif Hakim dan Panitera, dan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari ATR dalam persidangan di Pengadilan Agama kabupaten Malang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulannya dengan wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data yang digunakan adalah pemeriksaan ulang, pengelompokan data, pengecekan keabsahan data, analisi, dan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat tiga temuan penting dalam penggunaan ATR. Pertama, Hal yang melatar belakangi adanya ATR adalah jumlah panitera pengganti dan hakim tidak balance dengan banyaknya jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, adanya problem kecepatan penyelesaiaan perkara untuk berita acara persidangan dan putusan hakim, dan problem transparansi dan akuntabilitas proses persidangan. Oleh sebab itu muncullah inovasi baru untuk mengatasi hal tersebut yaitu ATR. Kedua, Dasar hukum yang digunakan dalam implementasi ATR dalam persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ada lima yaitu (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (3) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (4) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan, (5) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik. Ketiga, Kelebihan dari ATR adalah meringankan tugas panitera pengganti dalam membuat berita acara persidangan, mempercepat pembuatan berita acara persidangan dan putusan Hakim, serta terjaminnya transparansi dan akuntabilitas persidangan. Kekurangan dari ATR adalah tidak bisa membaca penggunaan bahasa yang tidak sesuai ejaan yang disempurnakan (EYD) dan bahasa-bahasa daerah, serta ketergantukan ATR pada kuatnya koneksi internet, sehingga saat koneksinya lemah maka proses perekaman persidangan akan terganggu.

ABSTRACT

Audio to Text Recording (ATR) is an application based on technology to convert voice into text so that all the questions and answers in the trial will automatically be recorded in text form. ATR can relize of transparency and accountability court and be expected to build trust of public confidence to the judiciary.

The purpose of this study is to examine the background of the use of this new innovation in the form of ATR application in proceedings in the Religious Court of Malang Regency, to know the legal basis ATR system Judges and Registrar perspective, and to determine the advantages and disadvantages of ATR in the trial in the Religious Court of Malang regency.

This type of research is empirical research with qualitative approach. The data source which is used is a source of primary data and secondary data. It is collected by interview and documentation. The data process method which is used is re-examination, grouping data, checking the validity of the data, analysis, and conclusion.

Based on the research that has been done, there are three important findings in the use of ATR. First, the background of the ATR is that the number of PP and the judge does not balance with the number of cases that go into the Religious Court of Malang Regency, the problem of speed completion case for the minutes of the trial and the judge's ruling, and the problem of transparency and accountability of the trial process. Therefore, the new innovation is used to overcome this weakness. Second, there are five of legal basis used in the implementation of the ATR in the trial of Religious Court of Malang regency, they are: (1) the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, (2) the Law, number 25 of 2009 on Public Services, (3) the Law, Number 43 Year 2009 on Archives, (4) the Supreme Court Circular, number 4 of 2012 on the Recording process Hearing, (5) the Chief Justice Decree, number 26 of 2012 on Public Service Standards. Third, make easy the substitute registrar duty in making the advantage of ATR, accelerate the creation of the minutes of hearing and the decision of the judge, and ensure the transparency and accountability of the trial. While the disadvantages is that ATR is not able to read the use of language that does not match with the enhanced spelling (EYD) and regional languages, and this ATR dependent on the stronger of the internet connection. Therefore, when the connection is weak then the trial recording process will be disrupted.