Penyelamatan aset wakaf dari pembagian waris Masjid al-Ikhlas di Desa Gajahrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan tinjauan Undang-Undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf

INDONESIA:

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang mencakup hablu min Allâh dan hablu min an-nâs, yaitu ibadah yang selain berhubungan dengan Tuhan juga berhubungan dengan sesama manusia. Sudah seharusnya wakaf bersifat abadi dan kebanyakan wakaf yang ada di masyarakat adalah wakaf berupa benda tidak bergerak. Namun bagaimana jika tanah wakaf tersebut ternyata disalahgunakan peruntukannya oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pada dasarnya tanah wakaf yang sudah diwakafkan tidak boleh disalahgunakan peruntukannya ataupun dipindahtangankan kepada orang lain. Dalam realitas kehidupan masyarakat sering terjadi problematika yang menyangkut tentang wakaf. Seperti halnya di masjid Al-Ikhlas Desa Gajahrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan. Banyak masyarakat yang belum faham akan sistem administrasi perwakafan, sehingga inilah yang menimbulkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak nadhir. Ikrar wakaf digunakan untuk kepentingan masjid, akan tetapi pihak nadhir menjual demi untuk memenuhi kepentingan pribadinya.

Fokus pembahasan pada penelitian ini ialah untuk mengetahui penyelamatan aset wakaf yang telah disalahgunakan oleh pihak nadhir yang kemudian ditinjau dari segi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 40 dan 42.

Jenis penelitian ini adalah empiris/sosiologis, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang tujuannya untuk meperolehan data yang bersifat deskriptif. Data utama yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dari data primer, yang dikumpulkan langsung dari informan. Kemudian, didukung dengan sumber data sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya.

Hasil penelitian ini adalah penyelamatan aset tanah wakaf milik masjid Al- Ikhlas dilakukan dengan cara membelinya kepada pihak yang telah menguasai aset tanah wakaf tersebut, kemudian aset tanah wakaf itu diserahkan kembali kepada pihak takmir untuk dikelola dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Selanjutnya aset wakaf tersebut harus segera didaftarkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) agar tanah wakaf tersebut memiliki sertifikat. Sehingga dengan demikian aset wakaf yang ada dapat terurus dengan baik. Dalam Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf sebagaimana yang ada dalam pada pasal 40, dijelaskan bahwa tanah wakaf yang sudah diwakafkan, diantaranya dilarang dijadikan sebagai harta warisan. Selanjutnya pada pasal 42 dijelaskan bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Hal ini adalah untuk menjaga serta mengembangkan aset wakaf yang ada dan agar tidak sampai terjadi penyelewengan terhadap harta wakaf.

ENGLISH:

Wakaf is one of the worship that comprise the related to the god and the related to people (hablumin Allah waminan-nas), Wakaf will be rewarded if the waqf assets continuously use for the good things and how it mandated. In the course of the waqf assets used, as long as it does not conflict with the allotment of Lawand Syariah law. It should be eternal and like that forever, and most waqf in society is an unmoving object. But however, what if the waqf land be abused by irresponsible parties. Basically the waqf land that has been given, its cannot be abused and do not transferable to another person. In reality people often problematic concerns about waqf. Just like in the Al-Ikhlas mosque Gajahrejo Village districtof Purwodadi, Pasuruan. Many people who do not understand the waqf administration system, so the result is this things rise the fraud committed by the Nadir. Pledge of waqf in use for the benefit of the mosque, but the Nadir sell in order to meet their personal interests.

The focus of discussion in this study is to determine the saving of waqf assets that have been misused by the Nadir which will then be reviewed in terms of Act No.41 of 2004 on waqf chapters 40 and 42.

This research is an empirical/sociological research, using a qualitative approach which aims to obtain descriptive data. The main data required in this study is of primary data, collected directly from the informant. Then, supported by secondary data sources in analyzing the results of the research.

The results of this study are rescue assets waqf land belonging to the Al-Ikhlas by the party that has bought and take control of the waqf land assets, then the assets of waqf land was handed back to the takmir to be managed and utilized properly. Furthermore, the waqf assets must be registered with the Waqf Pledge Deed Official (PPAIW ) so that the waqf land has a certificate. Thus existing waqf assets can be taken care of. In Act No. 41 of 2004 on waqf as contained in the article 40, explained that the waqf land already to be waqf, of whom serve as the estate is prohibited. Later in the chapter 42 explained that Nazhir required to manage and develop the waqf property in accordance with the purpose, function, and purpose. This is to maintain and develop the existing waqf assets and prevent it from the fraud of waqf property.