Hadi, Mukhammad Nur (2016) The prohibition of pregnant marriage by modin: Case study in Temas Village, Batu District, Batu. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim.
|
Text (Fulltext)
12210125.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (4MB) | Preview |
Abstract
ENGLISH :
The pregnant marriage phenomenon became a phenomenon that caused reactions from various figures in different places, for instance, the response of Modin in Temas village. The response was realized by arranging policy prohibiting pregnant marriage. That prohibition prevails until the end of pregnancy. The emerging policy shows that pregnant marriage has an effect on developing the future generations. Therefore, in discussing phenomena, the researcher focus on the basic thought of Modin in determining policy, scholar’s opinion according to madzâhib al-arb’ah about the policy, and the implementation of the policy according to Act Number 1 of 1974 about Marriage and Compilation of Islamic Law.
The research method used in this thesis is qualitative field research. The data collection method wasby interview and documentation. Then, the data analysis method was through editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding.
The data of this research shows that the policy is Modin’s idea intending to prevent mafsadah and protect the purity of lineage in Temas society. The Modin’s idea is based on the opinion of Hanâbilah prohibiting pregnant marriage. Temas scholars who support the policy also use the opinion of Hanâbilah. The opinion of Temas scholars who do not support the policy is based on the opinion of Syâfi’iyyahpermitting pregnant marriage absolutely. Temas scholars who do not prohibit and support the policy base their opinion on the propositions used by people in comprehending the policy, because every opinion has mashlahahand mafsadah. Then, according to Act Number 1 of 1974 about Marriage and Compilation of Islamic Law, the policy’s implementation is permitted, because those regulations do not have the article prohibiting Modin to make and implement that policy.
INDONESIA :
Fenomena pernikahan hamil telah menjadi fenomena global yang menuntut munculnya berbagai respon di beberapa wilayah, sebagaimana respon Modin di kelurahan Temas dengan membuat kebijakan yang berupa larangan pernikahan bagi wanita hamil.Larangan tersebut berlaku sampai wanita tersebut melahirkan.Munculnya kebijakan tersebut menunjukkan bahwa fenomena pernikahan hamil membawa dampak yang cukup besar bagi perkembangan generasi masa depan. Fokus penelitian yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah pemikiran dasar Modin dalam membuat kebijakan, pendapat ulama’ Temas tentang kebijakan tersebut menurutmadzâhib al-arba’ah, dan implementasi kebijakan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangandengan menggunakan pendekatan kualitatif.Metode pengumpulan data menggunakan interview dan dokumentasi.Sedangkan teknik analisis data melalui editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut merupakan ide Modin yang bertujuan untuk mencegah kemafsadatan dan menjaga kesucian nasab masyarakat Temas.Ide tersebut didasarkan pada pendapat ulama’ Hanâbilah yang melarang pernikahan wanita hamil, begitu juga pendapat ulama’ Temas yang mendukung kebijakan tersebut. Ulama’ Temas yang tidak mendukung kebijakan tersebut berdasarkan pada pendapat ulama Syâfi’iyyahyang memperbolehkan pernikahan wanita hamil secara mutlak. Ulama’ Temas yang tidak melarang dan tidak mendukung kebijakan tersebut mendasarkan pendapatnya pada pendapat atau dalil yang digunakan oleh setiap orang dalam memahami kebijakan tersebut, karena setiap pendapat mempunyai aspek kemashlahatan dan kemafsadatan. Adapun implementasi kebijakanmenurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah diperbolehkan, karena dalam peraturan-peraturan tersebut tidak terdapat aturan yang tegas yang melarang Modin untuk membuat dan melaksanakan kebijakan tersebut.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Supervisor: | Hamidah, Tutik | ||||||
Contributors: |
|
||||||
Keywords: | Pregnant Marriage; Modin; Nikah Hamil | ||||||
Departement: | Fakultas Syariah > Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah | ||||||
Depositing User: | Rahmatul Apriyanti | ||||||
Date Deposited: | 03 Aug 2016 10:51 | ||||||
Last Modified: | 03 Aug 2016 10:51 | ||||||
URI: | http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/4013 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |