Kepemilikan tanah atas perubahan rencana tata ruang wilayah perspektif fiqh Syafi’i: Studi kasus rencana tata ruang wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

INDONESIA:

Peran serta masyarakat merupakan salah satu faktor terpenting dalam melaksanakan pembangunan kepentingan untuk umum, karena melalui masyarakat inilah berbagai kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan serta terlaksana dengan baik. Salah satu wujud peran serta masyarakat dalam pembangunan adalah dengan adanya hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat diperlukan oleh negara, contohnya adalah penggunaan lahan/tanah masyarakat yang terkena garis rencana tata ruang kota untuk melaksanakan pembangunan kepentingan umum, seperti jalan umum, sarana transportasi, fasilitas sosial, fasilitas umum, ruang terbuka hijau, kantor pemerintahan dan lain sebagainya.

Fokus penelitian ini adalahuntuk mengetauhi a) Bagaimanakah konsepsi perlindungan hukum terhadap hak pemilik tanah atas perubahan rencana tata ruang wilayah? b) Bagaimanakah hukum jual beli kepemilikan tanah atas perubahan rencana tata ruang wilayah menurut pandangan fiqh syafi’i?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan kualitatif.Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini ada 8 orang, dari pihak Bappeda Kabupaten Malang 4 orang dan pihak masyarakat pemilik tanah 4 orang. Dari hasil wawancara dengan informan, kemudian peneliti menganalisis berdasarkan Undang-undang yang terkait dan Fiqh Sayafi’i.

Dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan: Pertama, pemilik tanah yang terkena garis rencana tata ruang wilayah memiliki perlindungan hukum sehingga hak dari mereka tidak sepenuhnya diambil oleh pemerintah. Proses ganti rugi ditetapkan atas dasar harga tanah yang didasarkan atas nilai nyata dengan memerhatikan nilai jual objek pajak bumi dan bangunan yang terakhir untuk tanah yang bersangkutan. Kedua, dalam pemberian ganti rugi ataupun jual beli dari pemerintah terhadap pemilik tanah tidaklah melanggar dari syarat-syarat dan rukun jual beli menurut Fiqh Syafi’i.Alasan yang dijadikan pedoman adalah kepentingan umum lebih diprioritaskan dari kepentingan individu.

ENGLISH:

The role of society is one of the most important factors in order to implement the development of public interest, not to mention that through this society, the activities development can be implemented and carried out in a good way. One form of public participation to the development is the present of the society’s rights that has been needed by the state, in such example is the society’s land use that passed by the urban land use plan in order to implement the construction of public interest, such as roads, transportation, social facilities, green open spaces, the government offices and etcetera.

The main focus of this study is to find out; a) How does the conception of the legal protection of the land tenure on the changes in the spatial plans? b) How does the sale and purchases law on the land tenure to the changing plans of the spatial planning in the perspective of Fiqh Syafi’i?

The type of this research is a qualitative empirical approach and the research method used by researcher is by observation, interview and documentation. The total number of informants in this research are eight people, 4 people from the Regional Development Planning Agency in Malang, and the rest are comes from the local landowners. From the results interviews with the informants, the authors then analyzed this based on the laws related to the Fiqh Syafi’i.

There are two conclusions on this research. First, the land tenure that passed by the urban spatial planning is protected by the law so that their rights are not fully taken by the governments. The compensation processes are regulated based on the basis prices list based on the real value by considering the object sale values from the last land and building tax. Second, either the compensation or the buying and selling from the government to the land tenure does not infringe on the terms and condition of the sale and purchase according to the Fiqh Syafi’i. The basic reason is simple, the public interest takes precedence over the individual interest.