Pengelolaan hasil jasa pinjaman di Unit Pengelola Kegiatan Amanah Mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan tinjauan maqashid syariah

INDONESIA:

Unit Pengelola Kegiatan merupakan lembaga pengelola kegiatan untuk mengatasi dan membantu dalam bidang ekonomi, swadaya masyarakat dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat berupa pemberian permodalan untuk kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) yang memiliki kegiatan usaha ekonomi. SPP yang dikelola UPK dalam bentuk hutang-piutang. Bagi kelompok masyarakat yang akan berhutang dikenakan jasa pinjaman yang akan dialokasikan sebagian untuk dana sosial bagi masyarakat yang membutuhkan .

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hutang-piutang di UPK Amanah Mandiri, kemudian untuk mengetahui bagaimana pandangan maqashid syariah terhadap pengelolaan hasil jasa pinjaman di Unit Pengelola Kegiatan Amanah Mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan pemahaman tentang pelaksanaan hutang-piutang serta memberikan pemahaman tentang pengelolaan hasil jasa pinjaman tinjauan maqashid syariah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian yaitu penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif atau pendekatan kasus (case approach) karena sarana penelitian ini pada masalah pengelolaan jasa pinjaman di UPK ditinjau menurut maqashid syariah. Jenis dan Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun metode analisis data adalah deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan hutang piutang di UPK Amanah Mandiri mulai dari pengajuan proposal pinjaman setiap kelompok peminjam dan untuk pengembalian setiap angsuran dikenakan jasa tambahan sebesar 1.5%. jumlah jasa pinjaman tersebut dikelola oleh Pengurus UPK dan dialokasikan untuk modal sebesar 50%, penguatan kelembagaan sebesar 30%, dan dana sosial sebesar 20%. Tambahan 1.5% bukan termasuk riba karena tidak adanya unsur pelipat gandaan atau eksploitasi, adapun pengelolaan hasil jasa pinjaman tersebut dalam tinjauan maqashid syariah merupakan maqashid al-ammah yakni untuk meraih mashlahah bersama baik itu pengurus UPK, nasabah dan masyarakat miskin diantaranya yakni orang jompo, janda tua dan anak yatim sekitar UPK.

ENGLISH:

Activity Management Unit is the management body activities to address and assist in the economic, governmental and develop the welfare of the community for the provision of capital for women's savings groups (SPP) that has economic activities. SPP managed UPK in the form of debt. For groups of people who will be subject to service loan debt to be allocated in part to social funds for people in need.

The problem of this research is to find out how the implementation of debt in UPK Amanah Mandiri, and then to find out how to maqashid shariaperspective to the management of loan services in Activity Management Unit Amanah Mandiri District of Tikung Lamongan. The purpose of this study to provide an understanding of the implementation of debt as well as provide an understanding of the management of the loan review services maqashid sharia.

The method used in this study include the type of research that is juridical empirical research or fieldwork. The approach used is a qualitative approach or approaches a case (case approach) as a means of research on the problem loan management services in UPK maqashid prespective according to sharia. Types and Sources of data used are primary and secondary data, method of data collection by observation, interview and documentation. The method of data analysis is qualitative descriptive.

This study concluded that the implementation of loans receivable in UPK Amanah Mandiri loan proposals from each group of borrowers and for the return of each installment subject to additional fees of 1.5%. the amount of the loan service is managed by the Management UPK and allocated to capital of 50%, institutional strengthening by 30%, and social funds by 20%. An additional 1.5% not including of riba because there is no element folding multiplication or exploitation, as for the management of services such loans in reviews maqashid shari'a is maqashid al-ammah namely to achieve mashlahah along both the board UPK, customers and the humble people, old, relict old and orphaned around UPK.