Jual beli barang fashion palsu perspektif Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek dan maslahah: Studi Kota Kediri

INDONESIA:

Maraknya praktik jual beli barang fashion palsu semakin lama semakin meningkat. Hal ini sebenarnya sudah ditahan oleh pemerintah lewat undang-undang yakni salah satunya undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek dan sepertinya relatif tidak sukses dalam menahan laju bisnis barang fashion palsu.

Dalam skripsi ini peneliti akan membahas tentang apa saja faktor pendorong bagi pedagang dan pengguna dalam jual beli tas fashion palsu. Kemudian membahas juga tentang bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 15 Tahun 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Maslahah terhadap jual beli tas fashion palsu (studi Kota Kediri).

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis dimana peneliti disini akan meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat dengan mendeskripsikan data yang ditemukan di lapangan tentang fenomena jual beli tas fashion palsu oleh masyarakat Kota Kediri.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendorong penjual menjual tas fashion palsu di Kota Kediri adalah banyaknya permintaan dari konsumen, pihak penjual tidak mengetahui tentang adanya aturan mengenai tindak pidana perdagangan produk atau barang palsu, tidak adanya sosialisasi dari pemerintah, dan tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah daerah. Sedangkan faktor pendorong pengguna tas Fashion palsu di Kota Kediri adalah faktor lifestyle (gaya hidup), faktor gengsi, faktor ekonomi, faktor mudah didapat, faktor kegunaan, dan faktor tidak diketahuinya aturan mengenai tindak pidana Merek. Selain dapat menjerat pihak-pihak yang beriktikad buruk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang palsu, UU Merek juga dapat dipergunakan untuk menjerat pihak-pihak yang memperdagangkan barang yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang tersebut merupakan hasil pelanggaran. Dan praktik jual beli tas fashion palsu yang marak terjadi khususnya di Kota Kediri ini adalah tidak mengandung nilai-nilai kemaslahatan didalamnya.

ENGLISH:

The rampant of practice of buying and selling of counterfeit fashion goods is progressively increasing. It's actually been detained by the government through legislation that is one of laws of number 15 of year of 2001 on the brand and seemed relatively fault in curbing counterfeit fashion goods business.

In this thesis, researcher will talk about what the driving factor for vendors and users to buy and sell counterfeit fashion goods. Then discussed also about how the perspective of Law Number 15 Year 15 Year 2001 on brand and Maslahah against selling counterfeit fashion goods (study of Kediri).

This research was classified in this type of empirical research. The research approach used the sociological juridical approach where researcher here will examine the legislation in force in the community by describing the data found in the field about the phenomenon of selling counterfeit fashion goods by the public of Kediri.

The results of this study indicated that the supporting factors the seller sold counterfeit fashion bags Kediri demanded from consumers, the seller did not know of the existence of rules regarding the crime of trafficking in products or counterfeit goods, lack of socialization of the government, and the absence of decisive action from local government. While the supports of the counterfeit Fashion handbags at Kediri were lifestyle factors (lifestyle), the inhibiting factors were fashionable factors, economic factors, factors easily available, usability factors, and factors did not know the rules on criminal offenses Brand. Besides be able to ensnare the parties’ intentioned bad produce and / or trade in counterfeit goods, the law of brand can also be used to ensnare those who traded in goods that were known or should be known that the goods were infringing. And the practice of buying and selling counterfeit fashion handbags were rife especially in Kediri that not included in Maslahah.