Pengupahan buruh lepas di pusat penggilingan padi di UD Larpuma Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Tinjauan Undang-undang nomor 13 tentang ketenagakerjaan dan Hukum Islam

INDONESIA:

Setiap manusia harus bekerja untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tenaga kerja merupakan kontribusi besar terhadap jalannya sebuah perusahaan untuk keberlangsungan produksi maupun distribusi perusahaan tersebut. Masalah ketenagakerjaan mencakup masalah pengupahan, jaminan sosial, penetapan upah minimum, perlindungan tenaga kerja, syarat kerja,penyelesaian perselisihan dan lain sebagainya, semua mangandung dimensi sosial dan politis.Dengan memerhatikan kesejahteraan pekerja agar terciptanya kinerja yang baik, maka faktor yang sangat mempengaruhi adalah keadilan dalam pemberian upah. Upah adalah hak asasi setiap buruh atau pekerja yang wajib diberikan oleh majikan atau pemilik perusahaan. Pemberian upah merupakan suatu imbalan/balas jasa dari perusahaan kepada tenaga kerjanya atas prestasi dan jasa yang disumbangkan dalam kegiatan produksi. Besarnya upah merupakan cerminan nilai karya atau hasil kerja mereka.

Penelitian ini membahas mengenai pengupahan buruh lepas yang berada di UD Larpuma. Bagaimana pengupahan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaanna dan bagaimana pengupahan yang sesuai dengan Hukum Islam.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris yang langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode wawancara. Untuk pengolahan data, peneliti menggunakan metode editing, classifiying, verifying, analyzing, dan concluding.

Dari kesesuaian data yang didapatkan dalam penelitian secara langsung yang dilakukan di UD Larpuma ditemukan beberpa fakta, bahwa jam kerja yang di terapkan di UD Larpuma tidak sesuai dan tidak ada kepastian. Serta tidak adanya hari libur dalam satu minggu. Tidak ada keterikatan, atau perjanjian kerja di UD Larpuma baik secara tulis maupun lisan. Upah yang di berikan masih dia atas UMR Kabupaten kediri namun tidak ada tunjangan untuk hal-hal lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan praktek perburuhan di UD Larpuma belum sesuai. Hal ini di jelaskan dalam pasal 77 Undang-Undang tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berisi kesesuain jam kerja buruh. Untuk upah sudah seusai dengan ketentuan pengupahan yang ada pada pasal 91 Undang-undag Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan.

ENGLISH:

Every human being have to work in order to survive. Labor is a major contribution to the operations of a company to the sustainability of production and distribution the company. Employment issues include problems with their pay, social security, minimum wages, labor protection, terms of employment, dispute resolution, and so on, including social and political dimensions. By watching the well-being of workers in order to create a good performance, therefore the factors that really influence is justness in remuneration. Wages is the fundamental right of every employee that must be provided by the employer or the owner of the company. Remuneration is a reward / remuneration from the company to its employee for their achievements and services rendered in the production activities. The amount of wages is a reflection of the value of their work or the results of their work.

This study investigate the wage laborer who was on the UD Larpuma. How to remuneration based on the law No. 13 on the employment and how remuneration in accordance with Islamic law.

This research is classified in empirical research that plunge into the field to conduct research. The approach in this study using a qualitative approach. In gathering data, this study used the interview method. For data processing, the researchers used a method editing, classifiying, verifying, analyzing, and concluding.

According to the suitability of the data which are obtained in the research directly undertaken at UD Larpuma was found some facts; the employee working hours which is implemented by UD Larpuma is not appropriate and there is no certainty. Besides, the lack of days off in one week. There is no attachments, or UD Larpuma labor agreements in both written and spoken. The wages which are given to them are still up to the minimum wage of Kediri regency however there are no allowances for other things. Based on the Employment constitution, the act labor practices in UD Larpuma is not appropriate. It is described in article 77 of Law 2003 about the employment which is containing of the suitability labor hours. However, the wage after the wage is already apropriate based on the condition of remuneration in Article 91 of Law No. 13 about the employment.