Produk-produk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) al-Ukhuwah Kabupaten Blitar dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

INDONESIA:

Dewasa ini perbincangan mengenai lebaga keuangan nonbank kembali mencuat, seiring dengan kesadaran masyarakat Muslim di Indonesia akan pentingnya dalam bertransaksi menggunakan sistem yang halal yakni sistem syariah. Dalam sistem lembaga keuangan nonbank yang kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah/ hukum Islam, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dalam implementasi akad timbul permasalahan. Seperti halnya produk yang ada di KPRI Al- Ukhuwwah Kabupaten Blitar, yang mana para pendirinya para anggota KEMENAG (kementrian agama) Kabupaten Blitar.

Penelitian ini dilaksanakan di KPRI Al- Ukhuwwah Kabupaten Blitar. adapun fokus skripsi ini telah diarahkan kepada studi tentang transaksi (akad) produk- produk yang ada di KPRI Al- Ukhuwwah Kabupaten Blitar dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah implementasi transaksi(akad) bisnis syariah pada produk di KPRI Al-Ukhuwwah Kabupaten Blitar, 2) Bagaimana transaksi(akad) bisnsis pada produk di KPRI Al-Ukhuwwah Kabupaten Blitar ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari penelitian ini, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu: 1. Sistem pemesanan pada produk pertokoan di KPRI Al- Ukhuwwah Kabupaten Blitar. yang menggunakan transaksi (akad) as salam sudah sepatutnya dilakukan dengan ijab qabul seperti biasa. Akad ini telah dituliskan pada buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) BAB V, pasal 100 ayat (1), (2) dan pada pasal 101 ayat (1), (3) yang menerangkan kuantitas dan kualitas barang. Akan tetapi implementasi transaksi (akad) as salam yang ada di KPRI Al-Ukhuwwah Kabupaten Blitar berbeda dengan aturan yang telah di tentukan pada buku II KHES. 2. Pada produk Unit Simpan Pinjam (USP) di KPRI Al- Ukhuwwah Kabupaten Blitar transaksi (akad) yang digunakan yaitu akad qardh, kareana akad tersebut telah diatur pada buku II KHES BAB XXVII, pasal.614 dan pasal 615 tentang akad yang digunakan dalam transaksi simpan pinjam di KPRI. Jadi untuk penerapannya tidak sesuai, Berarti transaksi(Akad) di Unit Simpan Pinjam (USP) KPRI Al-Ukhuwwah Kabupaten Blitar “Batal” dan mengandung unsur “Ribawi”.

ENGLISH:

Today the debate regarding nonbank financial agency is sticking back, along with the Indonesian Muslim community awareness of the importance of the transaction using the system Halal Islamic system. In a system of non-bank financial institutions whose activities are based on the principles of Sharia / Islamic law, but did not rule out the problems arising in the implementation of the contract. As with any product that is in KPRI Al-Ukhuwwah Blitar, where the founder members of KEMENAG (religious ministry) Blitar.

This study was conducted in Al-Ukhuwwah KPRI Blitar. As for the focus of this thesis has been directed towards the study of transaction (contract) products in KPRI Al-Ukhuwwah Blitar in Islamic Economics Law Compilation review. The formulation of the problem in this study were: 1) How is the implementation of the transaction (contract) Islamic finance products in KPRI Al-Ukhuwwah Blitar, 2) How does the transaction (contract) bisnsis on products in KPRI Al-Ukhuwwah Blitar in terms of economic sharia law.

The method used in this study is using a qualitative approach that is both descriptive data collected in the form of words or images, so it does not emphasize the figure. The data collection techniques through observation, interview and documentation.

From this study, the authors can conclude that: 1. Product ordering system at stores in Al-Ukhuwwah KPRI Blitar. that use transaction (contract) as regards has been duly carried out with the consent qabul as usual. This contract has been written in the book of Islamic Economics Law Compilation II (KHES) Chapter V, Article 100 paragraph (1), (2) and in Article 101 paragraph (1), (3) which describes the quantity and quality of goods. However, the implementation of the transaction (contract) as regards existing in Al-Ukhuwwah KPRI Blitar different from the rules that have been set on the second book KHES. 2. In the Savings and Loans Unit product (USP) in Al-Ukhuwwah KPRI Blitar transaction (contract) used is qardh, mindless of the contract has been set on the second book KHES Chapter XXVII, pasal.614 and Article 615 on contract that is used in the transaction store borrow at KPRI. So it is not appropriate for the application, means that the transaction (the Agreement) in the Savings and Loans Unit (USP) KPRI Al-Ukhuwwah Blitar "Cancel" and contains elements of "Ribawi".