Penggunaan sepeda motor sebagai sarana angkutan umum di Kota Malang perspektif Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan maqhasid syari’ah

INDONESIA:
Penggunaan sepeda motor sebagai salah satu sarana angkutan umum merupakan angkutan umum yang tidak memiliki jadwal keberangkatan dan kedatangan yang tetap. Angkutan ini di sangat diminati sebagai masyarakat dari perkotaan sampai pedesaaan. Keberadaanya sangat mudah dijumpai di pemberhentian angkutan umum lainya, sehingga memudahkan untuk menjumpai angkutan ini. Maka Penulis ingin mengetahui keberadaan penggunanan angkutan umum dengan sepeda motor yang mana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan maqhasid syariah.

Dari latar belakang di atas muncul rumusan masalah yaitu: 1) Mengapa sepeda motor di jadikan sarana angkutan umum di Kota Malang? 2) Bagaimanakah analisis yuridis penggunaan sepeda motor perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dan Maqhasid Syari’ah?.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder yang dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan sepeda motor sebagai sarana angkutan umum merupakan kegiatan yang ilegal, karena tidak mempunyai dasar hukum yang resmi baik dari pemerintah maupun Undang-Undang sehingga kegiatan yang dilakukan angkutan dengan sepeda motor merupakan kegiatan yang dilarang. Selain itu keberadaan anggkutan tersebut tidak mempunyai izin resmi dari Dinas Perhubungan setempat. Dari segi Maqhasid Syariah, penggunaan angkutan umum dengan sepeda motor bertentangan dengan teori tersebut karena masih banyaknya kekurangan dalam penggunaan angkutan umum dengan sepeda motor.

ENGLISH:

Motorcycles using as one of the public transportation is a public transport that does not have departure remain schedule and arrivals. This transport is very desirable for some urban people and also rural. The Existence of this transport is very easy to find in other public transport stops, so making it easier to meet this transport. Then the writer wanted to know use of public transport by motorbike which in terms of Law No. 22 of 2009 and maqhasid sharia.

Base on the background above appears two formulation of the problem. First, Whyis the use of a motorcycle used as a means of public transport in Malang. Second Howis juridical analysis of the use of motorcycles perspective of Law No. 22 of 2009 regarding Traffic and Road Transportation and Maqhasid Syari'ah.

The research methods that used in this study is empirical juridical using qualitative descriptive approach. Data collected in the form of primary and secondary and conducted by observation and interviews.

There are three finding in this research, the first is that the use of motorcycles as a means of public transport is an illegal activity, because it has no formal legal basis both from government regulations and Law. The second finding is that the existence of this transportation does not have official permission from the local Department of Transportation. The third findingis describing that In Maqashid Sharia reviews, the use of public transport by motorbike contraries to that theory, because there are still many shortcomings in the use of public transport by motorbike.