Penggandaan buku melalui E-book perspektif Undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang

INDONESIA:

E-book merupakan sistem yang mempermudah para akademisi, pelajar dan masyarakat untuk mengakses buku-buku dengan langkah yang lebih ekonomis dan praktis, Banyak pelajar yang lebih memilih untuk membaca buku melalui gawai (gadget) mereka dibanding dengan buku cetakan. Perkembangan teknologi ini juga tak lepas dari dampak negatifbahwa persoalan hak cipta dan royalti penulis juga sempat menjadi isu utama yang merupakan salah satu bagian dan dampak dari kemajuan teknologi tersebut.Penggunaan e-book yang tidak dimanfaatkan secara positif akan menimbulkan penyelewengan-penyelewengan yang dapat merugikan pencipta buku tersebut.Salah satunya berupa penggandaaan buku secara illegal yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab demi meraup keuntungan semata tanpa memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam HKI. Hak ekonomi yang dipegang oleh pencipta jelas dilanggar dengan aktivitas tersebut karena seluruh keuntungan hanya mengalir kepada pelaku usaha yang menggandakan buku secara illegal tersebut

Banyaknya kasus penggandaan buku melalui e-book tentu sangat merugikan pencipta buku, sehingga dalam penelitian ini akan dikaji yang Pertama, hukum penggandaan buku melalui E-book ditinjau dari undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Kedua,pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten Malang terkait dengan hukum penggandaan buku melalui E-book.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka akan digunakan metode penelitian Field research, dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan data primer dan sekunder yang didapat melalui wawancara dan dokumentasi kemudian diklasifikasi dan dianalisis.

Adapun hasil penelitiannya Pertama, penggandaan buku melalui e-book dengan tujuan untuk diperjual-belikan, maka hal ini dilarang oleh undang-undang hal ini dijelaskan dalam pasal 112 UU No. 28 Tahun 2014 dan bagi pelaku akan dikenai hukuman pidana penjara selama 2 tahun atau denda Rp 300.000.000;00 serta bagi pembuat e-book dan pemilik situs online e-book tersebut akan dikenai sanksi tambahan berupa penutupan akses internet. Kedua, pandangan MUI Kabupaten Malang berbeda pendapat, beberapa ulama menyepakati persoalan hukum penggandaan ini tergantung pada kerelaan pemilik hak ciptanya, sebagian yang lain berpendapat penggandaan buku melalui e-book ini diperbolehkan apabila bertujuan untuk pendidikan (tidak diperjualbelikan) dan dilarang apabila bertujuan untuk mencari keuntungan semata (diperjualbelikan), baik penggandaan tersebut illegal atau tidak. Ulama menyepakati hukuman bagi pelakunya adalah sebagaimana hukuman pencurian yakni potong tangan dan ta’zir (denda).

ENGLISH:

E-book is a system that make all scholars, students and people easy to access books practically and economically. Many students prefer read book using gadget rather than printed book. This advanced technology also related to negative effects, copyright problems and author’s wages have ever become main issues as factors of advanced technology. Ebook using that are not benefit could accomplish such deviation which can harm the authors. One of illegal duplication examples is selling ebook which is aimed to get commercial benefits and ignored laws of HKI. Economic right is surely broken by performer by selling those ebooks without any valid certifications.

There are so many cases of illegal ebook duplication that did harm authors, thats why this research will study about, first, ebook duplication laws using perspective of laws No. 28 in the year 2014 about copyrights. Second, MUI’s perspectives in Malang related to ebook duplication.

Based on those explained problems, thisreserach will use Field research methods with juridical sociological approach. Data is taken by primary and secondary data using interview and documentation which is classified and analyzed after then.

The results of this research are, first, ebook duplication with commercial purposes clearly prohibited by laws in chapter 112 UU No. 28 in the year 2014, and for the performer will be punished by criminal code for 2 years in the jail or pay a fine Rp.300.000.000, while the owner of the site will be added by denied access. Second, MUI’s perspectives in Malang is various. Some scholars agreed to give this problem to the author, while another one agreed to give allowance for those as long as it has educational purposes and prohibited for commercial purposes. Those scholars also agreed to give the same punishment as thief, that is hand-cutting punishment and ta’zir (pay a fine).