Tinjauan maqâsid syarî’ah terhadap Peraturan Menteri Perdagangan no 20 tahun 2009 tentang ketentuan dan tata cara pengawasan peredaran barang dan/atau jasa: Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

INDONESIA:

Standar Nasional Indonesia adalah salah satu kebijakan yang dilaksankan di Indonesia dalam meningkatkan industri dan perdagangan yaitu dibidang Standarisasi. Kebijakan standarisasi sendiri ditetapkan oleh pemerintah yang bertujuan serta bermanfaat untuk mengurangi resiko, meningkatkan efisiensi ekonomi secara menyeluruh, memberikan perlindungan terhadap pasar secara berkeadilan, perlindungan konsumen, dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Dalam merespon tentang banyaknya barang yang diberlakukan SNI secara wajib akan tetapi tidak ada label SNI bahkan tidak sesuai dengan SNI, maka Pemerintah melalui Menteri Perdagangan, mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa. Dalam hal ini yang mana dalam maqasid syariah yang bertujuannya untuk menjaga agama, menjaga harta, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan.

Fokus masalah dari penelitian ini yaitu: 1) bagaimana bentuk pengawasan terhadap barang peredaran barang tanpa label SNI menurut Permendag No 20 Tahun 2009 dan 2) bagaimana tinjauan maqasid syariah terhadap pengawasan peredaran barang tanpa label SNI.
Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) bentuk pengawasan terhadap peredaran barang tanpa label SNI yang dilakukan oleh Disperindag Kota Malang, ketika menemukan barang tanpa label SNI yang diberlakukan wajib mereka hanya mendatanya dan memberikan pengertian bahwa para pelaku harus menjual barang yang ada SNInya, karena kalau para pedagang menjual barang yang tidak sesuai dengan SNI atau bahkan barang tersebut dibawah standar, maka dikemungkinkan nantinya bisa merugikan konsumen, 2) Ditinjau dari maqâsid syarî’ah bahwasanya pengawasan yang dilakukan Disperindagialah untuk memelihara harta (Hifdz al-mal) dan perlindungan kepada jiwa (Hifzd al-Nafs) hal ini berkaitan dengan mainan anak-anak dan TV tabung, di dalam mainan anak-anak yang tidak ada label SNI dikhawatirkan ada bahan-bahan yang digunakan pada mainan anak-anak itu membahayakan anak-anak

ENGLISH:

Indonesia national standar is one of rule which was conducted at Indonesiain increasing industry and trade in Standardization. the standardization policy itselfset by the government which aimsas well as useful to reduce the the risk, increase overall economy efficiency,provide protection to market equitably,consumer protection,and increase consumer trust.In response to a number of commodities forapplicable Indonesia national standards (SNI) by compulsorybut there is no SNI label’s even incompatible with SNI, then the Government through the Ministry of Trade,expend Regulation of the Minister of Trade No. 20 /M-DAG / PER / 5/2009 About Provisions and Procedures Control of Goods and/or Services. In this case where the maqasid sharia aim is to keep the religion keep the treasure, keep mind, keep the soul, keep the offspring.
The focus of this research is the problem of 1) how the form the monitoring of comodities and that circulation without SNI label according to trade minister Regulation No. 20 of 2009 and 2) how the the review maqasid shariahcirculation of commoditiy without SNI labels

The method that used in this research include the type of Empirical Legal Research, with qualitative approach.Source of data used is a sources of primary data and secondary data sources. The data collection is done by observation, interviews, and documentation.

Based on the results of this research can concluded that the monitoring of 1) circulation of commodity withoutSNI labels, conducted by the Department of Industry and Trade (Disperindag) City of Malang,when finding commodity without SNI labels applicable shall be they just report them alone and give the sense that the businessmen must sell goods that exist label SNI,because if traders sell commodity that are not in accordance with the SNI or even sub-standard goods,then the possible later be harming the consumers, 2) and will be reviwed by Maqasid shari'ah supervision performed Disperindag that is to preserve the property (Hifdz al-mal) and protection to the soul (Hifzd al-nafs) it relates to children's toys and TV tubes, in which children's toys no worry there SNI label materials used in children's toys that endanger children.