Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam konstitusi Majapahit

INDONESIA :

Majapahit merupakan kerajaan termasyhur di antara kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Nusantara. Menariknya, dalam kerajaan Majapahit terdapat sebuah undang-undang yang di dalamnya turut mengatur praktik ekonomi pada masa itu, undang-undang sebagaimana dimaksud tersaji dalam sebuah kitab bernama “Kutara Manawa”, kitab ini menjadi pedoman penegak hukum dalam mengatur dan menghakimi perkara pidana dan perdata termasuk praktik ekonomi pada masa itu. Sehingga menarik perhatian penulis untuk meneliti nilai kesyariaahan perihal praktik ekonomi dalam kitab “Kutara Manawa” dengan KHES sebagai standarisasinya.

Dalam penelitian, terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana bentuk aktivitas ekonomi diatur dalam konstitusi Majapahit? 2) Bagaimana prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang terkandung dalam konstitusi Majapahit?
Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan sejarah (Historical Approach), pendekatan konseptual (Conseptual Approach), dan pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku tafsir sejarah Nagarakretagama, Perundang-Undangan Majapahit, dan KHES.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada zaman kerajaan Majapahit terdapat aktivitas ekonomi yang diatur dalam kitab “Kutara Manawa”, yaitu kitab undang-undang utama yang diterapkan dalam kerajaan Majapahit. Aktivitas ekonomi sebagaimana dimaksud di atas meliputi jual-beli, gadai, utang-piutang, dan titipan. Pada prinsipnya, terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan antara aturan yang terkandung dalam kitab “Kutara Manawa” dan aturan yang terkandung dalam KHES seputar prinsip-prinsip ekonomi syariah.

ENGLISH :

Majapahit Kingdom is the most legendary kingdom among other kingdoms ever existed in Nusantara. Interestingly, Majapahit Kingdom has lawswhich organized and regulate all kinds of economic practices at that moment, these referred lawswere cocluded and presented in a book called "Kutara Manawa", the book is funtctione as a guidance of law enforcement in organizing and judging criminal and civil cases including economic practices at that time. Thus, it attractedthe researcher to examine and identify sharia values regardingto the economic practices noted in the book "Kutara Manawa" using KHES as its standardization.

In this research, the researcher used two research question, that are: 1). How does the economy activity rules by Majapahit? 2). How does the principles of economy syariah law which is contain in Majapahit constituation?
In this study, the researcher use a normative juridical research or legal research method which is actualized by studying library materials and references using the Statute Approachh, Historical Approach, Conceptual Approach, and the Comparative Approach. The primary data sources used in this study are commentary books on Nagarakretagama History, Majapahit’s Law, and KHES.

The risult of this research is show that in the Majapahit kingdom era, the economy activity is controled in “Kutara Manawa”. The main book of law applied in Majapahit kongdom. The economy activities are include of market activities, pawning, debit and credit, and deposit. In the principle, there are some of similarity and difference between the rule which is state in “Kutara Manawa” and the rule which is state in KHES about the principle of syariah economy.