Perlindungan anak dalam perkawinan poligami menurut Muhammad Syahrur perspektif Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

INDONESIA :

Problematika poligami sebenarnya bukan terkait hubungan antara suami dan istri saja, tetapi juga bagaimana anak tetap dapat mengembangkan potensinya. Akar dari munculnya persoalan anak kebanyakan adalah karena ketidakmampuan keluarga dalam membangun kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Sebagian persoalan anak memang tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga pemerintah. Salah satu wujud komitmen pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun pada umumnya, persoalan perlindungan anak kurang dianggap penting dalam pembicaraan tentang poligami. Tetapi menurut Syahrur, poligami harus dikaitkan dengan persoalan perlindungan anak sebagaimana yang diamanatkan al-Qur’an.

Tujuan penelitian ini yang pertama adalah: 1) untuk mendeskripsikan perlindungan anak dalam perkawinan poligami menurut Muhammad Syahrur; 2) untuk mendeskripsikan perlindungan anak dalam perkawinan poligami menurut Muhammad Syahrur perspektif UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini tergolong penelitian pustaka. Dalam penelitian hukum, termasuk kategori penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang menelaah undang-undang perlindungan anak yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dan menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui teori hudûd Muhammad Syahrur, hudûd minimal poligami adalah satu istri tanpa memperdulikan perawan atau janda, sedangkan hudûd maksimalnya adalah empat istri dengan catatan istri kedua hingga keempat adalah janda cerai mati/hilang suaminya yang memiliki anak yatim. Jika dilihat dari perspektif UU No. 23 Tahun 2002, pemikiran Syahrur tersebut sejalan dengan apa yang diupayakan pemerintah Indonesia, yakni kewajiban untuk memelihara dan melindungi hak-hak anak meskipun dari bentuk dan perwujudannya berbeda. Selain itu, menurut peneliti perlu ditambahkan juga terkait persyaratan kumulatif yang terdapat dalam UU No. 1 Nomor 1974 tentang Perkawinan, harus ditambahkan poin-poin sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 huruf b dan d UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai syarat seorang suami akan mengajukan permohonan poligami.

ENGLISH :

The problems of polygamy is not only due the relationship between husband and wife, but it also due to the development of children’s potential. The basic of children’s problem are mostly because of the incompetence of families in building happiness and prosperity in their life. It is not all of the children’s problems become the family’s responsibility, however, the government also the key roles in handling some of the children’s problems as committed on law Number 23 of 2002 concerning child protection. Yet, in the case of polygamy, the issue of child protection is considered as unimportant issue. In fact, according to Syahrur, polygamy must be related to the issue of child protection as commanded in the Qur’an.

The aims of this study are: 1) to describe the child protection in polygamy according to Muhammad Syahrur; 2) to describes child protection in polygamy based on Muhammad Syahrur’s perspective in which written in Law Number 23 of 2002 according Child Protection.

This research is library research. In the study of law this study is called juridicial research that is categorized into normative pr legal library research. The approach used in this study is a statute approach and conceptual approach where examines the law of child protection concerning the legal issues that are examined and revealed the concepts that focus on the views and doctrines developed in the law discipline.

Based on the theory of hudûd Muhammad Syahrur, the results of this study show that the minimum of hudûd in polygamy is one wife in which withouth thinking whether she is virgin or widow, while the maximum of hudûd is four wives with the notes that the second to fourth wife are the widow who divorce because of the dead or missing and they have an orphan. Based on the perspective of Law Number 23 of 2002, the Syahrur opinion is in line with what Indonesian government’s endeavor that is maintaining and protecting the rights of the child thought it is different from the form and its realization. In addition, according to the researchers, it needs to be enhanced in regard to the accumulative requrements contained in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage where some points must be added as mentioned in article 2 letter b and d Law Number 23 of 2002 dealing Child Protection as the regulation of a husband who will concern in polygamy