Hutang bersyarat dalam bentuk pemberian modal pada sektor tambak di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan perspektif hukum Islam.

INDONESIA:

Hutang piutang merupakan kegiatan mu’amalah yang melibatkan ke dua belah pihak yang mempunyai nilai-nilai sosial yang sangat tinggi tanpa ada unsur komersil, sehingga dapat diartikan bahwa hutang piutang adalah kegiatan transaksi pinjam-meminjam sejumlah uang antara kreditur dan debitur yang akan dikembalikan lagi barang yang sama atau barang yang semisal atau pada nilai riil saat pengembalian. Seperti masyarakat Desa Blawi tidak bisa lepas dari campur tangan pihak lain, seperti juragan atau penjual benih ikan yang bersedia memberikan fasilitas modal kepada masyarakat yang tidak memiliki modal untuk membenihi tambaknya. Pemberian modal oleh juragan atau penjual benih ikan kepada petani tambak tidak di bukukan dalam perjanjian hitam di atas putih (tertulis) melainkan berdasarkan kepercayaan dengan syarat hasil panen itu harus di jual pada juragan atau penjual benih yang memberikan modal kepadanya dengan harga yang di tentukan oleh juragan benih ikan.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan hutang bersyarat dalam bentuk pemberian modal pada sektor tambak di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap hutang bersyarat dalam bentuk pemberian modal di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian (empiris) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian Pelaksanaan hutang bersyarat dalam bentuk pemberian modal yang terjadi di Desa Blawi perjanjian Akad di lakukan adalah dengan cara lisan. hutang piutang di Desa Blawi Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan ini rukun dan syarat al-qardh telah dipenuhi, maka praktek utang piutang ini sudah sah menurut hukum Islam. Sedangkan Faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktek tersebut dikarenakan adanya kemudahan dalam menutupi kebutuhan hidup masyarakat setempat. setiap tambahan yang terdapat dalam utang piutang itu riba, tetapi lebih tergantung pada latar belakang serta akibat yang di timbulkan. Dengan demikian tambahan dalam transaksi di desa tersebut tidak terlarang untuk di ambil karena dalam hal ini para pihak tidak ada yang di rugikan dan juga tidak mengakibatkan para pihak terpuruk dan susah dalam kehidupan ekonominya dengan adanya tambahan dalam transaksi tersebut.

ENGLISH:

Accounts payable is mu'ammalah activity involving two parties that have value - a very high social value without any commercial element, so it can be interpreted that the accounts payable transaction is borrowing a sum of money between the creditor and the debtor that the goods will be returned the same or that such goods or the real value of your return. Like the villagers Blawi can not escape from the interference of other parties, such as skipper or fish seed sellers who are willing to provide capital facilities to the people who do not have the capital to provide seed ponds. The provision of capital by the skipper or a seller of fish seed to fish farmers are not in agreement written off in black and white ( in writing ), but based on the belief that crop condition must be sold on the skipper or the seller provide seed capital to him at a price determined by the skipper fish seed.

The purpose of this study is to determine the implementation of conditional debt in the form of capital in the farm sector in the Village District of Karangbinangun Blawi Lamongan. To find out the views of Islamic law on conditional debt in the form of capital in the Village District of Karangbinangun Blawi Lamongan. This research uses research (empirical) with descriptive-qualitative approach.

Based on the implementation of research results in the form of conditional debt capital that occurred in the village of Blawi agreement is done orally. accounts payable Kec. Karangbinangun Blawi Village District. Lamongan is harmonious and al- qardh requirements have been met, then the debts practice is already legal under Islamic law. While the factors behind the practice is due to the ease of covering the needs of local communities. Coupled with the lack of knowledge about the transaction in Islamic law. any additional debt contained in the accounts of usury, but rather depends on the background and consequences inflicted. Thus additional transactions in the village is not forbidden to be taken in this case because the parties no disadvantaged and also not cause the parties collapsed and difficult in economic life with the addition of the transaction.