Analisis putusan judicial review Mahkamah Konstitusi no. 30-74/PUU-XII/2014 mengenai batas usia perkawinan tinjauan Undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

INDONESIA:

Sehubungan dengan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pada 5 Maret 2014 Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan dan sejumlah lembaga dan aktivis perlindungan wanita dan anak mengajukan permohonan judicial review terhadap Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974. Alasan permohonan pengujian undang-undang tersebut antara lain, aturan tersebut telah melahirkan banyak praktik perkawinan anak, khususnya anak perempuan dan bertentangan dengan Perundangan-undangan yang mengatur batas usia dewasa lainnya.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, diantaranya yaitu: 1) Bagaimana tinjauan UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2002 terhadap Putusan judicial review Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 mengenai batas usia perkawinan? 2) Adakah upaya untuk mencegah conflict of norm antara UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2002 dengan Putusan judicial review Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 mengenai batas usia perkawinan?

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Bahan-bahan hukum dari penelitian ini berasal dari bahan hukum sekunder, seperti buku mahkamah konstitusi, buku yang berkaitan dengan dengan perlindungan anak dan HAM khususnya hak asasi perempuan. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif selanjutnya dengan menjabarkan alasan untuk keputusan tersebut. Dan metode pengolahan bahan hukum dengan cara editing, coding, rekonstruksi bahan hukum dan sistematis bahan hukum.

Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2002 yang mewajibkan orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Selain itu juga bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 1999 yang mensyaratkan perkawianan atas dasar kehendak sendiri sehingga perkawinan paksa telah melanggar hak asasi manusia. Untuk itu harmonisasi perundang-undangan dapat dijadikan sebagai upaya untuk menjaga keselarasan dan mencegah adanya konflik antar perundang-undangan. Juga harus diharmonisasikan dengan asas pembentukan perundang-undangan yang baik.

ENGLISH:

Regarding to the law No.1 Year 1974, on 5th March 2014 about the marriage age limit, Chairman of the Board Women's Health Foundation with a number of institutions and the protection of women and child activists filed a judicial review application of Article 7, clause (1) and (2) of Law No. 1 Year 1974. The reason for testing law petition is the rule has spawned a lot of child marriage practice, particularly girls and contrary to legislation and regulations governing other adult age limit.

In this research, the authors formulate some formulation of problems, among which are: 1) How does a review of Law No. 39 of 1999 and Law No. 23, 2002 against a judicial review of the Constitutional Court No. 30-74/PUU-XII/ 2014 regarding the marriage age limit? 2) Are there efforts to prevent conflict of norm between the Law No. 39 of 1999 and Law No. 23, 2002 with a judicial review of the Constitutional Court No. 30-74/PUU-XII/2014 regarding the marriage age limit?

This study included into normative law research by using legislation approach and case approach. Viewed from the approach, the legal materials of this research comes from secondary law, such as the constitutional court books, related book to child protection and human rights, especially women's rights. The analytical method used is descriptive analysis by outlining the reasons for the verdict. Legal materials and Processing methods by means of editing, after that coding or marking on the material law , then the reconstruction of legal material and the last is a systematic legal materials.

From the research, we concluded that the consequences of the Constitutional Court verdict is contrary to the Law No. 23 of 2002 on Child Protection that obligates parents to prevent marriage at the children age. It is also contrary to the Law No. 39 of 1999 on Human Rights, which requires the marriage on the basis of his own free will that forced marriage has violated human rights. For the harmonization of legislation can be used as an effort to keepconformity and prevent potential conflict in legislation. Also have to be harmonized with the principle of good legislationestablishment.