Penerapan asas ius contra legem dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Mojokerto: Studi putusan no: 0521/Pdt.G/2013/PA.Mr

INDONESIA:

Ketika peraturan perundang-undangan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak kepada keadilan dengan mengenyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dalam asas hukum tindakan pengenyampingan terhadap perundang-undangan biasa disebut dengan contra legem. Masalah pembagian harta bersama merupakan masalah yang rumit dalam pembagiannya, namun dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 97 telah memberikan patokan yang pasti dalam pembagiannya yakni 50:50, namun apakah dengan pembagian tersebut dapat memberi rasa adil bagi pihak yang berperkara. Atau bahkan patokan tersebut menjadi salah satu kerugian bagi salah satu pihak.

Jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Dirumuskan sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian, menjelaskan urgensi penggunaan jenis pendekatan dalam menguji dan menganalisis data penelitian. Dengan melakukan pendekatan melalui undang-undang serta menelaah semua perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Pembagian 1/3 untuk penggugat dan 2/3 untuk tergugat dalam surat putusan No: 0521/Pdt.G/2013/PA.Mr merupakan bukti riil pelaksanaan ius contra legem terhadap pasal 97 KHI, dan bisa kita fahami bahwasanya ius contra legem merupakan salah satu usaha dalam proses penemuan hukum. Penemuan hukum ini dilakukan dalam rangka tugas dan kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya secara adil.

Dapat disimpulkan bahwa putusan hakim dalam perkara No.0521/Pdt.G/2013/PA.Mr sudah benar dan telah memenuhi rasa keadilan, berdasarkan fakta bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan lebih banyak dari hasil kontribusi Tergugat, menunjukkan bahwa peranan tergugat lebih besar menggantikan peranan suami, sehingga adil apabila pembagian harta bersama ditetapkan mendapat bagian 2/3 dari harta bersama bagi tergugat, dan penggugat mendapat bagian 1/3 dari harta bersama.

ENGLISH:

When legislation give rise to injustice, then the judge is obligated to favors to justice with a throw over the law or regulations. In principle, the legal action against waiver legislation commonly referred to with the contra legem. The issue of Division of property together is a complicated issue in the Division, but in KHI (compilation of Islamic law) Article 97 has given a definite benchmark in its partition the 50:50, but whether the Division can provide with a sense of fair for party litigants. Or even the benchmark became one of harm to either party.

This type of research fall into the category of legal normative research. Formulated according to the type of research, formulation of the problem and research objectives, explain the urgency of the use of this type of approach in testing and analyzing study data. By doing approach through legislation as well as reviewing all legislation pertaining to legal issues that are being examined.

Division 1/3 to 2/3 of the plaintiff and the defendants is testament to the real implementation of the contra legem against article 97 KHI, and we can understand that the contra legem is one of the efforts in the process of legal discovery. The discovery of these laws is carried out in the framework of duties and authority of the judge in examining and break things that confronted him in a fair manner.

It can be concluded that the verdict of the judge in the case No. 0521/Pdt. G/2013/PA. Mr. are correct and have met the sense of Justice, based on the fact that property acquired during the marriage is more than the result of the contribution of the Defendants, pointed out that the role of the defendant husband role replaces the larger, so that the Division of property if the fair along set got part 2/3 of the treasure together for defendants, and plaintiff has part 1/3 of the treasure together. Although it is not in accordance with that set forth in KHI because the purpose of the law is justice.