Perjanjian dalam perkawinan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Perspektif fiqh dan hukum perkawinan di Indonesia

INDONESIA:

Perjanjian merupakan suatu hal yang dapat menyentuh berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam perkawinan. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun KHI hanya mengatur perjanjian perkawinan tentang ta’lik talak dan harta bersama saja. Sedangkan, dalam perkawinan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terdapat perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam kedua aturan hukum tersebut. Adapun dalam konsep fiqh, wajib tidaknya perjanjian perkawinan itu dipenuhi tergantung pada isi dari perjanjian perkawinan itu sendiri.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perjanjian-perjanjian dalam perkawinan yang dilakukan oleh mahasiswa, mengetahui penerapan perjanjian yang telah disepakati tersebut dalam kehidupan rumah tangga mereka, serta mengetahui kekuatan hukum dari perjanjian yang telah dibuat menurut perspektif fiqh dan hukum perkawinan di Indonesia.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, dengan perolehan data yang bersifat deskriptif kualitatif. Sebagian besar data diperoleh dari data primer, yang dikumpulkan langsung dari informan, serta didukung dengan sumber data sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Beberapa perjanjian perkawinan yang disepakati dalam perkawinan mahasiswa tersebut antara lain perjanjian untuk penangguhan berhubungan suami istri, penangguhan pemberian nafkah, penangguhan untuk tinggal serumah antara suami istri, serta perjanjian untuk penundaan memiliki keturunan. Akan tetapi, dalam penerapannya perjanjian itu tidak dipenuhi oleh para pihak. Adapun menurut perspektif hukum perkawinan di Indonesia, perjanjian perkawinan yang dibuat para informan tidak memiliki kekuatan hukum karena hanya berupa perjanjian lisan, tidak tertulis serta tidak didaftarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974. Sedangkan menurut perspektif fiqh, maka perjanjian ini juga tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan tiga dari isi perjanjian tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan maupun perintah syari’at, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum untuk dipenuhi.

ENGLISH:

Covenant can touch various aspects of life, including marriage. The mariage covenant of ta'lik divorce and marital property are two aspects of regulation in Indonesian Marriage Law Number 1/1974 and KHI. Meanwhile, the marrital student in Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, consist of Covenants which is not already in the two laws above. Otherwise on Fiqh concept, the marriage covenant shall be fulfilled or not depends on the contents of the marriage covenant itself.

The aim of this study is to know the marriage covenant made by the students, knowing the implementation of the marriage covenant that has been agreed in their family, and knowing the legal force of marriage covenant have been made according to the perspective of jurisprudence and Indonesian Marriage Law.

This research uses the empirical research method, with the acquisition of the data that is descriptive qualitative. Most of the data obtained from the primary data, collected directly from the informant, and supported by secondary data sources in analyzing the results of this research. The data collection method in this study use interviews, questioner and documentation.

Some of the marriage covenant of student agreed for adjournment of intercourse, adjournment of giving livelihood, adjournment to live together, as well as an adjournment for delaying had children. However, in practice the covenant are not fulfilled by the parties. On the other hand, the marriage covenant is unenforceable if the covenant only made verbally by the parties because the principle of pacta sunt servanda which is abstract and can not be proven. Otherwise if the marriage covenant is written covenant. In the fiqh concept, this covenant will be unenforceable because the contents of the covenant are contrary to the aim of marriage and the mission of sharia.