Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Malang terhadap fatwa MUI no.11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya

INDONESIA :

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwanya tentang anak hasil zina yang mengatakan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya, hal ini dilatar belakangi oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap bertolak belakang dengan syariat Islam, putusan tersebut mengatakan bahwa anak di luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya asal dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Namun, menurut Mohammad Mahfud M.D putusan MK tersebut tidak bertentangan dengan fatwa MUI maupun syariat Islam karena kata nasab dan perdata pada kedua putusan itu tidaklah sama. Berangkat dari permasalah ini, penulis mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pendapat ulama kota Malang mengenai fatwa MUI no 11 tahun 2012, dan untuk mengetahui pendapat ulama kota Malang mengenai perlakuan hukum terhadap anak hasil zina.

Penelitian ini dilakukan di kota Malang dan jenis penelitiannya adalah empiris, dengan perolehan data yang bersifat deskriptif kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Sebagian besar data diperoleh dari data primer, yang dikumpulkan langsung dari informan dengan cara wawancara kepada para ulama yang telah ditunjuk sebelumnya.

Kemudian,didukung dengan sumber data sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya. Dari hasil penelitian tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa, pertama pada umumnya para ulama sepakat bahwa putusan MK dan fatwa MUI memiliki tujuan yang sama dan tidak saling bertentangan. Kedua mereka juga sepakat dengan adanya uji materi yang dilakukan MK, karena dengan demikian laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak hasil zina tidak lari dari tanggung jawab.Namun, salah satu ulama tidak sepakat jika putusan MK ini diaplikasikan pada anak hasil zina karena latar belakang putusan tersebut bukan tentang anak hasil zina melainkan anak dari pernikahan sirri.

ENGLISH :

Indonesian Islamic scholar Council (MUI) issued a fatwa about adultery children which do not have a descent relationship to man who caused the pregnancy. This case is motivated by the Constitutional Court’s(MK) decision which is considered contrary to Islamic law. The decision stated that adultery children have a civil relationship to their own biological father through scientific evidence. However, according to Mohammad Mahfud M.D that Constitutional Court’s(MK) decision does not contrast to Indonesian Islamic scholar Council’s (MUI) fatwa and Islamic law because the word of “lineage” and “civil” are not similar to both of decisions. Related to this phenomenon, the researcher conducts this research to know the opinion of Islamic scholar in Malang city of Indonesian Islamic scholar Council’s (MUI) fatwa about the law toward adultery children no. 11, 2012 and to know the argument of Islamic scholar of Malang city about the treatment of law to them.

This research is committed in Malang city using empirical method and the data collection is descriptive qualitative, whereas the approach of this research is phenomenological. Most of the data are acquired from primary data which is collected from informant through direct interview to Islamic scholar who had been appointed previously. Moreover, it is supported by secondary data source within analyzing the result of research.

Therefore, the result of this research delivers some conclusions; first, several of Islamic scholars agree that Constitutional Court’s(MK) decision and Indonesian Islamic scholar Council’s (MUI) fatwa have similar purpose, generally. Second, they also agree with the conduction of material test which is committed by Constitutional Court (MK). Hence, men who cause adultery children do not escape from their responsibility. Nevertheless, one of Islamic scholars does not agree with the application of Constitutional Court’s(MK) decision to adultery children, because the background of that decision is not about adultery children but it is children of unregistered marriage.