Kedudukan advokat dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat perspektif hukum Islam

INDONESIA:

Dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat telah dijelaskan bahwa kedudukan advokat sejajar dengan penegak hukum yang lainya seperti hakim, jaksa dan kepolisian. Namun dalam praktinya muncul advokat-advokat hitam yaang dalam praktiknya bukan menegakkan hukum namun malah menjadi mafia-mafia hukum yang menjual belikan keadilan. Untuk itu akan dikaji bagaimana sesungguhnya pandangan Islam terhadap kedudukan advokat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam yang dalam hal ini hanya dibatasi pendapat empat madzhab tentang kedudukan advokat sebagai penegak hukum. Islam memang tidak mengenal kata advokat namun ada lembaga pemberi bantuah hukum yang secara fungsi sama dengan fungsi advokat.

Penelitian ini disebut penelitian normatif dengan metode deskriptif analisis perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam, yaitu undang-undang nomor 18 tahun 2003 dan pendapat ulama empat madzhab sebagai data primer. Data sekunder diambil dari kitab-kitab atau buku-buku teori hukum yang menjelaskan tentang data primer.

Data yang berhasil didapat adalah bahwa keempat ulama madzhab sepakat memposisikan pemberi jasa bantuan hukum dalam hal ini advokat sejajar dengan penegak hukum yaitu hakim. Namun tidak berhenti sampai disitu, karena kesejajaran ini diikuti dengan tingginya kualitas seorang pemberi bantuan hukum baik secara intelektualitas maupun moralitas dan juga pengawasan terhadap kinerja seorang pemberibantuan hukum dalam menjalankan tugasnya.

ENGLISH:

Verse 5 of Constitution number 18 tahun 2003 explained that advocate’s position is equal with other law enfocers such as judges, prosecutors and police. But in practice, there is “black” advocates who didn’t enforce the law, however became law of mafia and ignored the justice. Because of that, what is Islamic view about advocate’s position will be reviewed.

This study is conducted to explore Islamic perspective about advocate as enforce of law by only four Mazhaab. There is no “advocate” term in Islam but legal assistance providers was existed. It had the same function with advocate in this era.

This is normative research with descriptive method which analyze the comparation among positive law and Islamic law. Both of them are represented by Undang-undang nomor 18 tahun 2003 and the scholars of four mazhaab’s perspective about this matter as primary data. On the other side, secondary data is taken from Islamic books and law theories which provide more explanation of primary data.

This study found that four scholars of mazhaab agreed that advocate was equal with judge. But it was because advocates in that era had high quality of their profession such as intellectuality and morality. There is also supervision and control for their performance.