Tinjauan pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli makanan tanpa percantuman harga di rumah makan Kota Balikpapan

INDONESIA:

Dengan semakin berkembangnya jaman, dunia perdaganganpun semakin mengalami corak-corak tersendiri, contohnya dalam hal jual beli makanan yang tidak mencantumkan harga seperti yang terjadi di Kota Balikpapan. Bisa dikatakan jual beli seperti ini mengandung unsur penyamaran, karena kurangnya transparansi harga dalam pelaksanaan jual beli, yang mengakibatkan batalnya akad karena tidak tercapainya unsur kerelaan. Padahal telah dijelaskan dalam Pasal 29 KHES, bahwa syarat sah suatu akad yaitu akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalath atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran.

Dari fenomena tersebut, dapat diambil tiga rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan jual beli makanan di Rumah Makan Kota Balikpapan, apa faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkannya harga dalam daftar menu makanan di Rumah Makan Kota Balikpapan, dan bagaimana tinjauan Pasal 29 KHES terhadap jual beli makanan tanpa pencantuman harga di Rumah Makan Kota Balikpapan.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian metode yang digunakan untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwasannya pelaksanaan jual beli makanan tanpa pencantuman harga di Kota Balikpapan tidak memenuhi asas akad yakni luzum/ tidak berubah dan asas transparansi karena akad seharusnya dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat secara terbuka, sehingga terhindar dari praktik spekulasi dan maisir. Adapun faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkannya harga dalam daftar menu makanan di Rumah Makan Kota Balikpapan dikarenakan transparansi harga yang dirasa susah dalam hal makanan, dan tidak adanya peraturan yang mengikat sehingga mengakibatkan kurangnya peran Pemerintah dalam sosialisasi terhadap Undang-Undang Peraturan Daerah. Sedangkan tinjauan Pasal 29 KHES terhadap jual beli makanan tanpa pencantuman harga di rumah makan Kota Balikpapan ini diperbolehkan karena sudah menjadi kebiasaan/adat dimasyarakat yang sulit dihindari, selama tidak melanggar ketentuan hukum syar’i. Diperkuat dengan Pasal 78 dan Pasal 81 KHES, bahwa dalam proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan, dan tatacara serah terima barang wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan masyarakat.

ENGLISH:

With age progress, world trade is increasingly experiencing its own motifs, for example in terms of buying and selling food that does not list the price as has happened in Balikpapan. It could be said this purchase as an element of disguise, because of the lack of price transparency in the execution of the sale and purchase, which resulted in the cancellation of the contract due to failure to achieve the element of willingness. In fact has been described in Article 29 KHES, that the valid requirements of a contract that is covenants in the agreement, does not contain elements of ghalath or mistake, conducted under ikrah or coercion, deception or taghrir, and ghubn or disguise.

These phenomenon, can be taken three formulation of problems are how the implementation of the sale and purchase of food in Balikpapan Restaurant, what the background factors does not include the price of food in the list menu in Balikpapan Restaurant, and how to review Article 29 KHES to purchase food without the inclusion of the price in Balikpapan Restaurant.

The type of this research is an empirical research using a qualitative approach. Source of data used is primary data and secondary data, by using the method of collecting data by observation, interviews, and documentation. Then the methods used to analyze the data using descriptive qualitative method.

Based on the research results, it can be concluded that the implementation of the sale and purchase of food without the inclusion of prices in Balikpapan does not fulfill the principles of contract that is luzum/unchanged and the principles of transparency because the contract should conducted with clear objectives and openly careful calculation, so avoid the practice of speculation and gambling. the background factors leading it does not include the price of food in menu list at Balikpapan Restaurant due to the lack of transparency of food prices, and the absence of binding regulations, resulting in a lack of government's role in the socialization of the Regional Regulation Act. Whereas review of Article 29 KHES to sale and purchase food without the inclusion of prices in Balikpapan Restaurants is allowed, because it has become a habit/custom in the community that is difficult to avoid, as long as not contrary to Sharia law. Reinforced by Article 78 and Article 81 KHES, that in the process of sale and purchase is usually included everything according to local custom commonly applicable in the goods sold, although not specifically listed, and procedures shall take into account the handover of goods customs and propriety society.