Penentuan harga gabah oleh tengkulak perspektif Inpres no. 3 tahun 2012 tentang kebijakan pengadaan gabah dan hukum Islam: Studi kasus di Desa Sumbersari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang

INDONESIA:

Penentuan harga gabah oleh tengkulak di Desa Sumbersari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang yang menurut petani di Desa Sumbersari setiap panen raya harga gabah turun sehingga mengakibatkan kerugian bagi petani. Sedangkan pemerintah juga sudah membuat peratutan tentang harga gabah yang tertuang dalam Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah. Dalam jual beli menurut syara’ penentuan harga adalah syarat yang penting dalam sahnya jual beli. Jika dalam suatu jual beli ada pihak yang merasa dirugikan dapat terindikasi ada unsur yang tidak benar dalam transaksi tersebut.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui a) Bagaimana penentuan harga gabah oleh tengkulak di Desa Sumbersari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang ? b) Bagaimana penentuan harga gabah di Desa Sumbersari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang dalam perspektif Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah ? c) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang penentuan harga gabah yang ada di Desa Sumbersari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang ?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun jumlah subyek penelitian dalam penelitian ini ada 7 orang, yaitu 5 orang dari pihak petani dan 2 orang dari pihak tengkulak.Dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, kemudian peneliti menganalisis berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah dan Hukum Islam.

Dari penjelasan diatas, diperoleh kesimpulan bahwa penentuan harga gabah oleh tengkulak yang ada di Desa Sumbersari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang sesuai dengan harga pasar. Sedangkan penentuan harga yang tertuang dalam Inpres No. 3 Tahun 2012 dalam praktiknya hanya berlaku bagi tengkulak yang bekerjasama dengan bulog saja. Tengkulak bebas tidak terikat dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Penentuan harga gabah yang sesuai harga pasar dalam hukum Islam sudah sesuai dengan syari’at.

ENGLISH:

According to the farmers, the price of unhulled rice determined by middlemen in Sumbersari village, Megaluh subdistrict, Jombang regency, is always decreased in every harvest period. It becomes a loss for the farmers. Whereas, the government has made a regulation concerning the price determination of unhulled rice in Presidential Instruction No. 3 of 2012. Based on Syara’ (Islamic Law), price determination is an important condition for legal purchase and sale. If one side suffers a loss in purchase and sale, it indicates that there is a fraud in the transaction.

This research focuses on identifying a) How is the price of unhulled rice determined by middlemen in Sumbersari village, Megaluh subdistrict, Jombang regency? b) How is the price of unhulled rice determined by middlemen in Sumbersari village, Megaluh subdistrict, Jombang regency regulated in Presidential Instruction No. 3 of 2012 concerning the policy of unhulled rice supplying c) How is the Islamic law perspective about the price determination of unhulled rice in Sumbersari village, Megaluh subdistrict, Jombang regency?

This research employsa qualitative methodusing empirical data. The methods of data collection are observation, interview, and documentation.The subjects of this research are 7 people consisting of 5 farmers and 2 middlemen. From the conducted interview, the result is then analyzed based on Presidential Instruction No. 3 of 2012 concerning the policy of unhulled rice supplying and Islamic law.

From the explanation above, it can be concluded that the price of unhulled rice determined by middlemen in Sumbersari village, Megaluh subdistrict, Jombang regency,fits the price of unhulled rice in market and Syaria’. Yet, the price determination of unhulled rice regulated in Presidential Instruction No. 3 of 2012, in the actual implementation,is only applicable for middlemen who cooperate with Bulog (the Bureau of Logistics). Middlemen do not bond with the government’s law.