Kerjasama budidaya ikan kerapu antara penggarap dengan pemodal tinjauan Hukum Perdata Dan Hukum Islam: Studi kasus Di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan

INDONESIA:

PT. Sumatera Budidaya Marine merupakan perusahaan yang dibentuk oleh bapak Killy Chandra pada tahun 1982 sebagai perusahaan yang memproduksi bibit ikan kerapu hasil penetasan yang berhasil menciptakan 6 varian jenis kerapu unggulan hasil persilangan pertama di seluruh dunia yang memiliki daya tahan tubuh yang sangat kuat, daya pembesaran tubuh yang sangat cepat dan daya tahan terhadap penyakit yang sangat tinggi. Mempunyai salah satu kelompok kemitraan yang bernama tiger club. Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu pertama, Bagaimana praktik kerjasama kemitraan budidaya ikan kerapu di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan antara kelompok Tiger Club sebagai Penggarap dengan PT.Sumatera Budidaya Marine sebagai Pemodal Tinjauan Hukum Perdata? Kedua, Bagaimana praktik kerjasama kemitraan budidaya ikan kerapu di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan antara kelompok Tiger Club sebagai Penggarap dengan PT.Sumatera Budidaya Marine sebagai Pemodal Tinjauan Hukum Islam?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian ini yaitu penelitian field research atau penelitian lapangan dan pendekatan konseptual studi kasus (Case Study Research). Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen yang dalam hal ini disebut dengan bahan hukum dan dianalisis bersifat deskriptif kualitatif. Sedangkan dalam analisis data peneliti menggunakan Editing, Classifying, Verifying, Analysing, Concluding

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerjasama kemitraan yang telah dibuat oleh kelompok tiger club telah memenuhi tinjauan hukum perdata walaupun di dalamnya menimbulkan banyak permasalahan yang ada. Dimana dalam perjanjian kemitraan tersebut dalam hukum perdata menyebutkan bahwa jika terdapat kerugian maka ditanggung sesuai dengan perjanjian yang ada sehingga tanggung jawab yang ada pada perjanian kemitraan tersebut hanya pada sebagian kelompok tertentu sesuai perjanjian. Namun dalam hukum islam, dalam Fatwa DSN – MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang musyarakah, maka dalam perjanjian bagi hasil tersebut semua pihak sama-sama berkontribusi dan jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung bersama-sama antara para pihak.

ENGLISH:

PT. Sumatera Budidaya Marine is a company that is established by Mr. Killy Chandra in 1982. The company produces results of the Kerapu fingerlings hatching that manage to create 6 variant type of the best Kerapu which are produced from a cross of the first around the world that has the durability of a very strong body, the rapid growth and endurance against diseases is very high. Have one group partnership named tiger club.

In this study, there are two statement of the problems: First, how the practice of fish farming partnership of Kerapu in the Labuhan village, Brondong, Lamongan between Tiger Club as a tenant and PT. Sumatra Budidaya Marine as a financier reviewed from civil law? Second, how the practice of fish farming partnership of Kerapu in the Labuhan village, Brondong, Lamongan between Tiger Club as a tenant and PT. Sumatra Budidaya Marine as a financier reviewed from Islamic law?

The methods used in this study are field research and case study research. Then, the approach used in this study is conceptual approach. Source of the data used are primary data and secondary data. Primary data is obtained directly from the results of interview with the sources, and secondary data is data obtained through the information that is already written, in the form of documents which is called law material and analyzed qualitative descriptive. While in the data analysis, researcher uses Editing, Classifying, Analyzing, Verifying, and Concluding.

This study concludes that the partnership was created by a group of tiger club has fulfilled the preview of civil law, although it raises many of the existing problems, where the agreement of partnership in the civil law mention that if there is a loss then be borne in accordance with the existing agreements so that the responsibility of the partnership agreement is only on some particular groups in accordance with the agreement. However in Islamic law, in the Fatwa DSN – MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 on musyarakah, the agreement for the results of all parties equally contribute and if there is losses thus incurred losses borne jointly between the parties.