Eksekusi jaminan fidusia di Bank Syariah Mandiri Kota Malang ditinjau dari DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008

INDONESIA:

Pada zaman modern ini perbankan tidak hanya melakukan kegiatan usahanya dibidang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, akan tetapi pada saat ini dillihat dari segi hokum islamnya yaitu berupa kehalalan dari suatu kegiatan usaha perbankan. Maka dari itu dibangun perbankan syariah yang mumpuni di bidang hokum islam. Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pemberian jaminan fidusia di Bank Syariah Mandiri kota Malang? 2) Bagaimana perspektif DSN MUI jaminan fidusia di Bank Syariah Mandiri kota Malang? 3) Bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi di Bank Syariah Mandiri kota Malang?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hokum sosiologis atau empiris yaitu suatu pendekatan untuk menganalisis suatu perturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku secara efektif. Pendekatan yang digunakan menganalisis secara kualitatif tentang pelaksanaan dalam praktik Jaminan Fidusia di Bank Syariah Mandiri kota Malang. Data yang digunakan berupa data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara di lapangan dan data sekunder yaitu berupa studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode yang bersifat deskriptif analitik.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa praktik yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri kota Malang berupa pemberian maupun eksekusi Jaminan Fidusia terhadap objek jaminan fidusia yaitu belum sesuai dengan peraturan yang berlaku baik dari segi hokum positif berupa Undang-undang Jaminan Fidusia dan hokum islam berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional sehingga dalam tata cara eksekusi masih terdapat kesalahan terhadap prosedur-prosedur yang telah diterapkan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam tata cara pemberian jaminan fidusia serta eksekusi di Bank Syariah Mandiri Kota Malang masih belum sesuai dengan peratuan yang telah ada, akan tetapi masih dalam taraf normal. Praktik yang dilakukan seharusnya berlandaskan prinsip syariah yaitu sesuai dengan peraturan Fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga yang menaungi perbankan syariah serta sesuai dengan perturan Undang-undang Jaminan Fidusia agar praktik yang dilakukan tidak merugikan salah satu pihak.

ENGLISH:

In the modern era bankings are not only collecting funds from the society and distributing them as loans. It is important for us to observe whether the activities are halal or not from Islamic perspective. Therefore, it is important to build dependable islamic bankings with high Islamic law awareness. The study has three research questions. They are: 1) How is the practice of fiduciary guarantee in Bank SyariahMandiri Kota Malang? 2) What is the perspective of National Sharia Board of MUI on fiduciary guarantee in Bank Syariah Mandiri Kota Malang? 3) How is the execution of fiduciary guarantee as the consequence of debtor’s failure in paying their debt in Bank Syariah Mandiri Malang?

The study employs sociological or empirical law method. It is an approach to analyze an effectively established legislation or law.It analyzes qualitatively the implementation of fiduciary guarantee in Bank Syariah Mandiri Kota Malang. The dataconsists of primary data from interviews and secondary data from the library study. The writer uses descriptive analytical data analysis.

The result of the research shows that the implementation of granting and executing fiduciary guarantee toward fiduciary guarantee object is not in accordance with existing laws – from the perspective of positive law that is Law on Fiduciary Guarantee and also from the perspective of islamic law based on Fatwa from National Sharia Board. As a result, islamic banks often make mistakes in their execution procedures.

From the analysis, it can be concluded that the procedure of fiduciary guarantee and its execution in Bank Syariah Mandiri Kota Malang are not in accordance with the existing laws. It should implement the procedure based on sharia principles and in accordance with the Fatwa of National Sharia Board of MUI, an institution which covers sharia bankings, and the Law concerning Fiduciary Guarantee to ensure the practice will do no harm to any parties.