Prinsip kepailitan perspektif Undang-undang no 37 tahun 2004 dan prinsip taflis dalam hukum Islam

INDONESIA:

Prinsip atau asas merupakan nilai universal yang masih bersifat abstrak. Dalam setiap konsep yang bersifat regulative, seperti undang-undang, fiqh, dan peraturan lainnya, biasanya terdapat asas yang menjadi ruh konsep yang bersifat regulatit tersebut.

Penelitian ini membahas mengenai prinsip kepailitan dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 dengan prinsip taflis dalam hukum Islam. Yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk deskripsi prinsip pada kedua prespektif tersebut dalam regulasi tentang kepailitan, dan dimana letak persamaan serta perbedaan antara kedua perspektif tersebut. Penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum normatif.Penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan atau library research.Pendekatan yang digunakan adalah komparatif.yakni suatu pendekatan yang mencoba untuk mempelajari serta melakukan perbandingan terhadap prinsip kepailitan pada Undang-Undang No 37 tahun 2004 dengan Prinsip taflis dalam hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini menggambarkan prinsip-prinsip yang dianut oleh Undang-Undang No 37 Tahun 2004, yaitu asas keadilan, asas kesimbangan, asas kelangsungan usaha dan asas integrasi, masing-masing asas tersebut terkesan adanya inkonsistensi penerapan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kelangsungan usaha tersebut. Sedangkan prinsip-prinsip taflis menurut hukum Islam yang penulis pilih, yaitu, Asas kebolehan, Asas kemaslahatan, Asas menolak mudhorot dan Asas perlindungan hak, dalam kitab al-umm prinsip tersebut diterapkan secara mutlak.

Ada titik temu antara kedua perspektif tersebut, karena prinsip-prinsip yang ada dalam Undang-undang No 37 Tahun 2004 sudah tercakup dalam prinsip-prinsip universal dalam Islam, hanya saja celah perbedaan antara kedua perspektif tersebut terletak pada sumber penyandaran tertinggi prinsip (sumber), misalnya dalam Islam sumber tersebut adalah wahyu Ilahi, sedangkan pada prinsip kepailitan dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 sumber penyandarannya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prinsip yang sama akan berbeda penerapannya ketika disandarkan pada sumber penyandaran yang berbeda.

ENGLISH:

Principle are universal values that the characteristic is generally. Every consept that regulatifly, like concept of law, fiqh,and another regulation, normally be found basic principle which became the spirit at it consept.

This research in depth about bankruptcy principle perspective law of Indonesia Number 37 of 2004 and Principle of taflis perspective Islamic law. The purpose of this research is understanding how about description both of principles in bankruptcy, and where different and agreement both of it perspective. Research Operating classified normative legal research. Also called the research literature study or libraries research. The approach used iscomparative style, which try to learn the object thancompare between bankruptcy principle perspective law of Indonesia Number 37 of 2004 and Principle of bankruptcy perspective Islamic law.

Results of Research is, a description that the principles which used by law of Indonesia Number 37 of 2004, equitable principle, balance principle, constant of bussines principle, integration principle, each principles are particular on the aplication at the consept, than giving the impression that inconsistent implementation of these principles. Whilw thw principles of taflisthat the author choose, freedom principle, beneficial principle, refuse danger principle principle are and property protection principle, its all derived from universal values in Islamic law. So on the book of al-umm they are aplied in full.

the principles which used by law of Indonesia Number 37 of 2004, equitable principle, balance principle, constant of bussines principle, integration principle is included by universal principles of law in Islam. But the different both of perspective base on the background of appear each principle. In sistem of Islamic lawall of the principle back to esence of Syara’, which come from Allah SWT.

Whereas bankruptcy of principles perspective law of Indonesia number 37 of 2004, base on sistem constitution 1945 and Pancasila. The same principle will be different in aplication if the main source of it principles are different.