Pemberlakuan tarif angkutan umum perdesaan bagi pengguna jasa angkutan umum menurut Perda No. 27 Tahun 2013 dan maslahah mursalah

INDONESIA:

Jasa angkutan umum perdesaan peranan sangat penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mempunyai kendaraan pribadi tergolong masyarakat golongan menengah kebawah untuk sampai ketujuan yang diinginkan dengan selamat karena untuk memenuhi aktivitas. Pemberlakuan tarif harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 27 Tahun 2013. Tetapi pada kenyataan dilapangan, pengemudi melakukan penarikan semacam tarif liar yang tidak sesuai dengan tarif resmi.

Mengacu pada latar belakang di atas terdapat beberapa rumusan masalah yaitu; 1). Bagaimana pemberlakuan tarif angkutan umum perdesaan menurut Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2013 ? 2). Bagaimana tinjauan hukum tentang tarif angkutan umum perdesaan menurut Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2013 dan Maslahah Mursalah? Sedangkan penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normative. Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Metode analisis data yang digunakan adalah beberapa bahan analisis sebagai pedoman dalam mengolah data bahan skripsi.

Hasil dari penelitian ini yaitu, pertama. Penentuan tarif angkutan umum perdesaan yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 27 Tahun 2013 sudah tidak berjalan dengan baik. Dan dalam pemberlakuanya terjadi pelanggaran pelanggaran yang membuat peraturan pemerintah tidak lagi dapat dilaksanakan dan perlu adanya tindakan lanjutan dari pemerintah guna untuk mengatur ulang penetapan tarif angkutan yang lebih kongkrit lagi. Dalam penetapan tarif tidak lagi melihat dan mengukur dari kenaikan BBM namun harus melihat kondisi besar kecilnya respon konsumen dengan adanya angkutan umum mikrolet diwilayah kabupaten Malang. Angkutan umum masih banyak kekurangan dalam melayani penumpang dengan baik dari segi keamanan, kelayakan dan keselamatan penumpang.

ENGLISH:

Rural public transport services is a very important role for the community, especially for people who have not a privat vehicle belonging to the lower middle class community to get to the desired destination safely due to take an activity. The tariffs must comply with local regulations of Malang number 27 on 2013. But in fact, the driver already drawn a kind of tariff wildly inconsistent with official rates, or other actions such as dropping off passengers at any desired place without a clear reason, so that the transport destination is actually desired by the passengers exceeds the maximum capacity of the vehicle so thaht the level of passenger satisfaction to be very small.

Refers to the above background there are some formulation of the problem, that is; 1). How the implementation of rural public transport fares according to local regulation number 27 of 2013? 2). How to review the law on rural public transport fares according to local regulation number 27 of 2013 and Maslahah Mursalah? While this study belong to the normative legal research. The approach in this study is the approach to legislation. Methods of data analysis are some of the materials used as a guide in the analysis of process data thesis material

The results of this study is, first. Rural public transport tariff determinaion described in regulation number 27 of 2013 is already well underway in poor districts transportation departement. But in fact, public transportation tariff setting was not run in accordance with the rules that have been written. Seconf, form of comfort and satisfaction felt by passengers less than the maximum because of the technical requirements which became a measure of comfort was not going well. And the operator as the public transport drivers violate local regulation.