Putusan hakim Pengadilan Agama Nganjuk atas kewajiban nafkah yang harus dipenuhi suami pada cerai talak: Studi analisis perkara no. 1839/Pdt.G/2015/PA. Ngj

INDONESIA:

Suatu perceraian tidak dapat dicapai dengan adanya alasan-alasan yang kuat dan Pengadilan sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, alasan-alasan suatu perceraian terdapat didalam pasal 116 KHI. Dalam perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj suami mengajukan talak di Pengadilan Agama Nganjuk karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan istri, karena disebabkan istri tidak mau mengalah dan istri pergi ke rumah orang tuanya tanpa pamit kepada suami.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, diantaranya yaitu: Apakah dasar hukum hakim Pengadilan Agama Nganjuk memutuskan perkara nomor:1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj dan Bagaimana dasar hukum hakim Pengadilan Agama Nganjuk membebani nafkah kepada suami pada cerai talak perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA. Ngj ditinjau dari pasal 178 ayat (3) HIR dan Keadilan?.

Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara menelaah data-data sekunder, dinamakan penelitian hukum normatif karena berdasarkan literature.Bahan hukumnya berupa bahan hukum primer yaitu UU No.1 Tahun 1974 , UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 50 Tahun 2009, KHI. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa dokumen dan buku-buku penunjang seperti buku tentang Peradilan Agama, buku tentang fiqh munakahat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis dekriptif.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa hakim PA Nganjuk memutuskan perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA. Ngj degan melihat landasan yuridis pada pasal 116 huruf (f) KHI yaitu antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengakaran secara terus menerus sehingga talak satu raj’i dijatuhkan dengan melihat landasan sosiologis berdasarkan kemaslahatan bersama dan landasan filosofis yang digunakan oleh hakim PA Nganjuk dalam memutus perkara tersebut adalah pasal 1 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pembebanan nafkah yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Nganjuk, yaitu nafkah hadhanah dan mut’ah. Sedangkan pembebanan nafkah yang tidak dikabulkan oleh hakim PA Nganjuk, yaitu nafkah iddah, dan madliyah. Pembebanan nafkah iddah dan mut’ah tidak dikabulkan oleh hakim dikarenakan istri nusyûz dimana hal tersebut sesuai dengan pasal 152 KHI. Pembebanan hakim PA Nganjuk mengenai nafkah yang diterima istri pada cerai talak tidak melebihi dari yang dituntut oleh istri . Oleh karena itu hal tersebut sesuai dengan pasal 178 ayat (3) HIR. Namun, pembebanan mut’ah tidak sesuai dengan keadilan.

ENGLISH:

A divorce can not be achieved in the presence of strong reasons and the court had tried to reconcile the two sides, but not avail, the reasons for a divorce contained in article 116 compilation of Islamic law. In the case number: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj husband filed a divorce in a religious court Nganjuk because of frequent quarrels and disputes with wife, because it caused my wife will not budge and the wife went to her parents' house without saying goodbye to her husband.

In this study the authors formulate some formulation of problems, among which: what the legal basis of the Nganjuk religious court judge decide the case number 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj and how the legal basis of religious court judges Nganjuk burdensome maintenance to the husband in divorce talaq case number 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj in term of article 178 paragraph 3 HIR and justice?

This research is a normative legal reseach done by analyzing secondary data. Research is callled normative or legal research library for based on the literature. The legal materials are in the form of primary legal materials the Law No. 1 of 1974 on marriage, Law No. 48 on 2009, Law 50 on 2009 and compilation of Islamic law. Meanwhile, the secondary legal materials include document and supporting references such a book religious courts and book marriage fiqh. The approach used is a statue approach and case approach.While the analysis used is descriptive analysis.

Of the research that has been done that the PA Nganjuk judge decide the case by looking at the number on the legal basis of article 116 leter f KHI between the applicant and the respondent frequent quarrels and dispute continuously so the divorce only raj’i dropped by looking at the sociological foundation based on the common good and philosophical framework used by PA Nganjuk judges deciding the case article 1 paragraph 1 UU No. 1 of 2009 on judicial power. Loading granted by the jude PA Nganjuk the living hadhanah and mut’ah. While the loading is not granted the living iddah and madliyah. Iddah and madliyah not granted because the wife nusyûz appropriate with article 152 KHI. Loading judge PA Nganjuk about living wife received the talaq divorce is not in excess of that required by the wife. Therefore it is in accordance with article 178 paragraph 3 HIR.