Pembagian harta bersama (gono gini) berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam perkara perceraian: Studi kasus nomor 6091/Pdt.G/2013/Pa.Kab. Malang

INDONESIA:

Perkara Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg membahas tentang pembagian harta bersama antara pemohon YS dan termohon KY. dalam perkara tersebut pembagian harta bersama tidak di bagi sama rata yaitu 50-50. Oleh karena itu peneliti tertarik dengan perkara tersebut karena dalam perkara Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg ini mengabulakan pembagian harta bersama tersebut dengan bagian 1/3 untuk pemohon dan 2/3 untuk termohon.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu: Apa dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara No.6091/pdt.G/2013/PA.Kab.Malang dan Bagaimana implikasi pasal 97 Kompilasi Hukum Islam atas perkara Harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Penelitian ini tergolong penelitian empiris yang menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, sumber data penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung kepada para hakim Pengadilan Agama , serta dari Putusan Mahkamah Konstitusi dan literatur yang sesuai dengan tema sebagai data sekunder.

Hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan, menurut para hakim PA Kabupaten Malang adalah para hakim berpendapat dalam menerapkan putusan hakim tidak harus menggungakan dasar hukum yang sudah ada, melainkan dalam menerpkan hukum, hakim bisa menggunakan bebrapa aspek pertimbangan hukum yaitu ada 3 unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaan dan keadilan, jika kepastian hukum tidak bisa dicapai atau tidak mencapai titik temu maka, kemanfaatan dan keadilan yang harus diutamakan, tetapi hakim juga menggunaka landasan yuridis dalam memutus perkara yaitu dengan menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Oleh karena itu dengan dasar pertimbangan diatas, hakim memutus pembagian harta bersama 2/3 untuk pemohon dan 1/3 untuk termohon itu sudah dikatakan adil. Sedangakan implikasi dari pasal 97 KHI masih digunakan sebagai dasar dalam memutus perkara harta bersama jika perkara tersebut memunuhi standart normal akan tetapi jika duduk perkaranya dianggap tidak adil jika dibagi sesuai dengan Pasal 97 KHI tersebut maka hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat mengambil dasar hukum melalui yurisprudensi atau dengan ijtihad hakim sendiri.

ENGLISH:

The case number 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg discusses about the division of join property between the applicant YS and the defendant KY. in the case of the division of joint property is not divided equally namely 50-50. Therefore, researchers interested in the case, because in the case Number 6091 / Pdt.G / 2013 / PA.Kab.Mlg is granted the division of join property with parts 1/3 and 2/3 for the applicant to the defendant.

In this study, the author formulates some formulation of the problems, namely: How do Islamic Law Compilation provisions in governing the division of joint property (Gono-gini) What is the basis of legal considerations that are used by judges in deciding the case No.6091 / Pdt.G / 2013 / PA.Kab. Malang on the division of joint property (gono-gini).

This research is empirical research using a sociological judicial approach, the source of this study obtained from interviews to the Religious Court judges as the primary data, as well as of the Constitutional Court's decision and the literature that in line with the theme as secondary data.

The results of the study that has been done, according to the judges of religious court of Malang is the judges argued that the judge in implementing the decision do not have to use the existing legal basis, but in applying the law, the judge can use the miraculous aspects of the legal consideration namely there are three elements including legal certainty, the usefulness and the fairness, if the rule of law can not be reached or not reache common ground. hence, the usefulness and the fairness should be the first, but the judge also use the juridical basis in deciding the case by using the jurisprudence of the Supreme Court. Therefore, on the basis of the above considerations, the judge decides the division of join property 2/3 to 1/3 for the applicant and the respondent was already said to be fair. Whereas, the implication of article 97 of compilation of islamic law still used as base in deciding join property case but if the case divided using article 97 of compilation of islamic law is unfair, so that the judge can take the legal basis of jurisprudence or by his own deciding.