Analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya tentang pailitnya PT Dewata Abdi Nusa Malang: Studi perkara 16/Pdt.Pailit/2013/PN.sby

INDONESIA:

Tantangan perekonomian global membuat para pelaku bisnis harus mempersiapkan diri untuk mengatasi permasalahan tersebut, untuk saat ini dengan pesatnya perkembangan bisnis. semakin membawa indikasi kompleknya permasalahan. Dalam dunia bisnis anatara pembeli dan penjual, antara pemberi pinjaman (Kreditor) dan penerima pinjaman (Debitor) saling mengikatkan dirinya untuk mendapatkan kesepakatan satu sama lain.maka dari situlah lahir perjanjian-perjanjian atau kontrak antara kedua belah pihak.perjanjian itulah yang akan membuktikan adanya tindakan hukum yang nantinya bisa di pertanggung jawabkan di muka pengadilan jika suatu saat terdapat problem maupun sengketa keduanya. dalam hal ini semisal sengketa yang muncul karena salah satu melanggar perjanjian yang sudah disepakatinya.semisal sengketa yang terjadi antara PT.Bank Rakyat Indonesia dan PT.Graha Dewata dengan munculnya problem ini posisi pihak ke tiga yang di rugikan karena di nyatakannya Pailit PT.Dewata Abdi Nusa.

Maka dari itu penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu:1) Bagaimana akibat hukum dari putusan Pailit PT.Dewata Abdi Nusa terhadap jaminan hak tanggungan atas nama orang lain.2) Bagaimana metode perumusan hukum oleh hakim dalam putusan pailit PT.Dewata Abdi Nusa. 3)Bagaimana substansi putusan pailit PT.Dewata Abdi Nusa ditinjau dari hukum islam.didalam penelitian ini, yaitu integrasi antara hukum Perdata dan hukum islam, yang nantinya lebih membuka wacana khazanah keintelktualan di dalam bidang hukum yang berkaitan dengan hukum Kepailitan UU No 37 Tahun 2004.sedangkan dalam penelitian ini tergolong peenelitian normatif metode analisis data yang di gunakan adalah ada beberapa bahan analisis sebagai pedoman dalam mengolah data bahan skripsi.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah, bahwa akibat dari putusan pailit Pengadilan Negeri Niaga Surabaya merubah status hukum terhadap hak warga sebagai pemilik yang sah dari aset yang di jaminkan oleh PT.Graha Dewata Kepada pihak Bank BRI. Selanjutnya dalam proses ijtihad hakim memutuskan Pailit terhadap PT.Graha Dewata ini tidak melihat fakta lain dalam pertimbangann akibat hukumnya, sehingga akibatnya ada salah satu pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Islam dalam mengatasi problema tentang kepailitn (Dililit utang dalam islam), melihat problema utang dalam islam menyatakan bahwa dalam islam ketika si berutang tidak ada kemampuan untuk membayar maka diberi waktu sampai ia bisa melunasinya. Seperti yang terkandung dalam suratAl-Baqarah ayat 280.yaitu “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

ENGLISH:

Global economic challenge drives the subjects of business to prepare themselves in solving this kind of problem. Nowadays, the rapid development of business indicates that the problem is highly complex. In a business world between salespersons and costumers and between creditors and debtors, they have reached an agreement to cooperate. During the process of building up a new corporation, they make an agreement or contract which legally strengthens their positions in the court if problem or dispute is emerged later on. For Instance, the dispute emerged because of the breach of a contract which has been agreed such as the dispute between BRI limited company and GrahaDewata limited company. Because of this problem, the third party is lost out, since DewataAbdi Nusa has been bankrupt.

Through the observation, the writer arranges the research question as follows: 1) what are the jurisdictional consequences of the bankruptcy adjudication of DewataAbdi Nusa limited company to the mortgage in the name of others? 2) What is the method used by the judge in formulating the bankruptcy adjudication of DewataAbdi Nusa limited company? 3) What is the significance of the bankruptcy adjudication of DewataAbdi Nusa limited company according to the Islamic law? In this case, Islamic law is seen as the integration between private law and Islamic law which would open our intellectual paradigm in accordance with bankruptcy law stated in UU No. 37 tahun 2004. Besides, this observation is included in normative Data analysis methods used are various analysis which are usedas a direction in writing thesis.

The result of the observationexplicates that the jurisdictional consequences of the bankruptcy adjudication given by commercial district court of Surabaya has change the legal status of the citizen as the legal owner of the asset which is up the spout by GrahaDewata limited company to the party of BRI. Later on, during the process of judgment, the judge does not review any facts and does not consider any consequence so that the third party is lost out in the application of the legislation especially, UU No. 37 Tahun 2004. In Islam, when the debtor cannot pay off their debt, so the creditors should give them a chance until they are ableto pay off their debt. This case is explained in surah Al-Baqarah: 280 which mean: “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."