Akibat hukum penggabungan (merger) antara Lippo Bank dan Bank Niaga terhadap karyawan perspektif hukum Islam dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

INDONESIA:

Perkembangan dunia bisnis merupakan gambaran kemajuan terhadap hubungan muamalah. Paradigma orang kapitalis, uang adalah hal utama pendapat itulah yang menjadi tantangan terhadap orang-orang kecil. Pada konteks ini masyarakat kecil selalu identik dengan seorang buruh, adapun akibat dari merger ini adalah sangat signifikan terhadap para elemen. Mengingat isi pasal 5 PP No. 28 tahun 1999. Dijelaskan bahwa penggabungan (merger) konsolidasi dan akuisisi Bank yang telah dilakukan harus memperhatikan berbagai elemen yang ada, sangkut pautnya dalam industri perbankan, memperhatikan nasib karyawan Bank.

Penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1)Apakah akibat Hukum dari penggabungan (merger) antara Lippo Bank dan Bank Niaga terhadap hak-hak pekerja.2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-undang ketenaga kerjaan di Indonesia terhadap Hak-hak pekerja akibat penggabungan (merger). Di dalam penelitian ini, yaitu integrasi hukum positif dengan Hukum Islam, nantinya akan membahas terkait pengaturan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sedangkan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum Yuridis sosiologis.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah akibat dari penggabungan (merger) antara Lippo Bank dan Bank Niaga terhadap hak-hak pekerja, yaitu memunculkan masalah mengenai tidak terpenuhinya suatu hak terhadap para pekerja. Sehingga pihak Bank melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan bunyi pasal Pasal 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan, No. 30 tahun 2003. Yaitu.“ Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Merger merupakan suatu penggabungan dari dua Bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu Bank dan membubarkan Bank bank lainnya dengan tanpa melikuidasi. Kontek merger ini harus bisa memberikan hak terhadap para Sumber daya di dalamnya.

ENGLISH:

The development of business world constitudes a picture of advancement towards muamalah relationship. In capitalist paradigm, money is the main thing. This opinion that becomes the challenge for the poor people. In the context, the poor community is always synonymous with workers. As a result of this merger, it is very significant to every element. Considering the content of Article 5 of Regulation No. 28 in 1999. It was explained that amalgamation (merger) of consolidation and acquisition of the Bank that have been made, need to consider each various elements that exists, related to banking industry, in order to pay attention to the fate of the Bank employees.

The statements of the problems of this study involved: 1) What are the effects of amalgamation (merger) law between Lippo Bank and Niaga Bank towards the rights of the employees.2) How is the review of Islamic law and employment law in Indonesia towards the rights of employees as a result of merger. In this study, the integration law and the Islamic law will discuss about things related to the setting of Law No. 10 of 1998 about banking, and law No. 13 of 2003 about employment. The type of the study is Juridical sociological law.

This type of research is empirical research, which is used to analyze the empirical study of law is seen as a pattern of behavior that people in public life are always interacting and relating in social aspects.

The results of this study are a result of the merger (merger) between Lippo Bank and Bank Niaga for the rights of workers, which raises concerns about the non-fulfillment of rights of workers. So that the Bank committed an unlawful act that is contrary to sound clause of Article 5 of the Employment Act, No. 30, 2003. That is, "Every worker has an equal opportunity to obtain employment without discrimination.