Bea masuk impor di Indonesia: Tinjauan hukum Islam dan UU no. 17 tahun 2006 tentang perubahan UU no. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan

INDONESIA:

Bea Masuk Impor merupakan salah satu jenis pungutan yang ada dan dibawah kewenangan Direktorat Jenderal Bea & Cukai dan mempunyai andil yang sangat besar baik terhadap pemasukan pendapatan negara maupun perlindungan terhadap industri negeri dari serangan industri dari luar negeri.

Dasar hukum pungutan bea masuk impor diatur dalam Pasal 12 UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang kemudian dilakukan perubahan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Dalam peradaban dan khazanah Islam sendiri selain Zakat, Kharaj dan Jizyah sebagai bentuk pungutan terhadap masyarakat juga ada semacam bea masuk impor yang besarannya variatif dimulai dengan orang kafir harbi dengan pungutan 1/10, dzimmi 2/10, dan muslim 4/10. Akan tetapi, terjadi pro dan kontra pengenaan bea masuk impor terhadap muslim.

Fokus penelitian adalah hukum bea masuk impor di Indonesia ditinjau dari segi hukum Islam. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah penetapan pungutan bea masuk impor saat ini juga sesuai dengan kebijakan pada masa kekhalifahan. Jika sama apa yang menjadikan sama dan jika berbeda apa yang menjadikannya berbeda.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan undang – undang dan pendekatan konsep dan menggunakan analisa konten. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penetapan adanya pungutan bea masuk impor di indonesia adalah sesuai dengan konsep ‘usyr dalam hukum islam dan yang menjadikannya beda adalah pada masa kekhalifahan islam menggunakan religon state sedangkan Indonesia menggunakan nation – state.

ENGLISH:

Entry import cost is one kind of charges under authority of Directorate General of tariff and tax, it has big role either in country income and protectiom towards state industry from attack of abroad industry. Basic law of tax import charges is regulated in section 12 Law No 10 1995 about customs then it changes as regulated in Law No. 17 2006 about Changes Law No. 10 1995 about customs.

In civilization and treasure history of Islam, besides zakat, kharaj and jizyah as charges towards society, there is also tax entry import which has variety of value begins from tax for kafeerharbi in the amount of 1/10, dzimmi 2/10, and for muslims is 4/10. In this case, there are pro and contra about realization of tax entry import for muslims.

The focus of research is Law of Import Tax in Indonesia considered from Islam law side. This research has objective to know that decision about charges of tax import at right now is suitable with policy in Islamic khalifah. Is it’s suitable, what makes it suitable. If it’s different what make it different.

This research uses library research by using laws approach and conceptual approach also contents approach. This research produces summary and conclusion that decision about tax import in indonesia is suitable with concept of ‘usyr in Islam law. The thing make it different is usage of religion state in khalifah era, but indonesia uses nation-state.