Penerapan fasakh dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan: Studi pandangan hakim di Pengadilan Agama Kota Malang

INDONESIA:

Fasakh di dalam sebuah perkara perceraian di Peradilan Agama diposisikan sebagai salah satu alasan perceraian, karena dalam hukum terapan yang digunakan dalam perkara perceraian di Peradilan Agama hanya dikenal dua istilah yaitu cerai talak dan cerai gugat. Padahal di dalam Islam Fasakh memiliki kedudukan tersendiri terkait halnya dengan sebuah perceraian.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama kota Malang, dengan meneliti pandangan hakim tentang putusan gugatan perceraian yang disebabkan murtadnya suami (Fasakh karena Murtad). Penelitian membahas seputar Fasakh dan aturan perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dan data yang diambil yaitu data primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara dengan pihak terkait.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwasanya; 1) dalam memutuskan perkara ini ada beberapa yang menjadi pertimbangan hakim, berupa hasil analisis dan verivikasi data mulai dari keabsahan penggugat hingga kaidah fiqh dan aturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum memutus perkara tersebut. 2) dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia memang tidak ada aturan yang secara eksplisit membahas mengenai Fasakh sebagaimana hukum Islam. Namun ada wewenang yang diberikan untuk hakim melakukannya, sehingga hakim merasa cukup dengan aturan yang tang telah ada.

ENGLISH:

Fasakh in a divorce case in the Religious Courts positioned as one of the reasons the divorce, because the law applied used in a divorce case in the Religious Courts only known two-term divorce divorce and divorce is final. Whereas in Islam fasakh has its own position associated with a divorce case.

This research was conducted in the Religious Court of Malang city, by examining the views of the judge as the verdict divorce is caused murtadnya husband (fasakh because Apostate). The study discusses about fasakh and the rule of law related to it. This research includes empirical research using qualitative descriptive approach. And data derived namely primary and secondary data obtained from the documentation and interviews with relevant parties.

The results of this study concluded that; 1) in deciding this case there are some judges that into consideration, such as the analysis and verification of data ranging from the validity of the plaintiff to the rules of fiqh and rules of law which is used as a legal basis to decide the case. 2) the legislation on marriage in Indonesia is no rule explicitly discussed the fasakh as Islamic law. However, there is an authority given to the judge to do so, so the judge had enough with pliers existing rules.