Penanganan pembiayaan macet dalam perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: Studi kasus di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

INDONESIA:

Pembiayaan merupakan aktifitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan juga memberikan kontribusi yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah meskipun dalam praktik di lapangan sering kali terjadi pembiayaan macet atau bermasalah. Untuk menangani kasus tersebut antara bank konvensional, bank umum syariah ataupun bank pembiayaan rakyat syariah terdapat perbedaan dalam penyelesaiannya. Meskipun ada perbedaan bank syariah dalam menyelesaikan pembiayaan macet tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan kegiatan usaha perbankan itu sendiri.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana proses penanganan pembiayaan macet oleh PT. BPRS Bhakti Bhakti Sumekar Sumenep? 2) Bagaimana proses penanganan pembiayaan macet yang dilakukan oleh PT. BPRS Bhakti Bhakti Sumekar Sumenep perspektif Undang-Undang no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan cara kerja field research dalam rangka untuk menganalisis data lapangan. Sebagian besar dari data primer dikumpulkan dari observasi lapangan dan hubungan langsung dengan informan yang terkait dengan bidang kajian secara langsung. Literatur dan dokumentasi tentang persoalan yang
terkait digunakan sebagai sumber data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai proses penyelesaian pembiayaan macet yang dilakukan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menggunakan reschedule(perubahan jadwal), restructure (perubahan akad), dan recondition(perubahan jaminan).Proses penyelesaian pembiayaan macet yang dilakukan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenepdalam praktiknya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.Akan tetapi dalam pelaksanaan eksekusi dilapangan bank memiliki cara tersendiri dalam penyelesaiannya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ENGLISH:

Financing is an activity of Islamic banks in channeling funds to those customers who need funds. Funding also contributed the greatest among the disbursements made by the Islamic banks although in the field practice often occurs in financing stalled or problematic. To handle this cases between Conventional Banks, Islamic Banks or BPRS there is a difference in the solve it. Although there are differences of Islamic banks in resolving the stalled funding must comply with the provisions of law relating to banking business itself.

The problems of this research are: 1) how does the process of handling of the financing stalled by PT BPRS Bhakti Bhakti Sumekar Sumenep? 2) What is the process of handling of the financing stalled perspectives of law No. 21 of 2008 about Islamic banking? This study belongs to the type of field research in the form of an empirical study to find theories about the processes and workings of law in society. The approach used is a socio-juridical approach. This research uses descriptive qualitative method, by means of field research work in order to analyze the field data. Most of the primary data collected from field observation and direct relationships with informants related to the field of study directly. Literature and documentation on issues related to use as a secondary data source.

The results shows that the process of resolving of the financing stalled by PT BPRS Bhakti Sumekar Sumenep using rescheduling (schedule change), restructure (change of contract), and recondition (change guarantees). In practice, Completion process of the financing stalled by PT BPRS Bhakti Sumekar Sumenep in accordance with the Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking. However, in the field execution bank has own way of solution that does not conflict with the laws and regulations in force.