Efektivitas keputusan bersama ketua MA RI dan ketua KYRI tahun 2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim : studi di pengadilan negeri kota Bandung

INDONESIA:

Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI tahun 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah landasan utama seluruh hakim di indonesia dalam seluruh atmosfer kegiatan Kekuasaan kehakiman. Akan tetapi yang menjadi masalah bagi hakim dalam penerapan peraturan ini adalah isi dari peraturan ini yang terlalu banyak dan luas sehingga membuat hakim khusunya di pengadilan negeri kota bandung merasa sulit dalam Menerapkan nya nya.Hal ini membuat hakim dengan mudah di laporkan oleh para advokat/pengacara dengan alasan hakim telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dengan menilik penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim Di Pengadilan Negeri Kota Bandung tentunya sudah bisa menggambarkan tingkat kesulitan dalam melaksanakan peraturan tersebut.
Alasan tersebut sangat menarik untuk mengkaji penelitian tentang efektivitas Surat Keputusan Bersama MA RI dan KY R tahun 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dengan Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kota Bandung karena kode etik adalah pedoman dasar bagi hakim dan dimana menurut KY RI dan informasi yang lainnya adalah pengadilan yang pengadilan negeri kotta bandung termasuk tinggi pelanggaran nya terhadap Kode Etik Hakim. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan Pendekatan Kasus dan Pendekatan Historis dan juga menggunakan Metode Penelitian Kualitatif.
Dapat Di Simpulkan dalam penelitian hukum ini bahwa Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim berimplikasi Dengan Independensi Dari Seorang Hakim dalam menjalankan tugasnya Terutama ketika hakim akan memutuskan mengenai suatu perkara di pengadilan yaitu mana ia merasa terkekang oleh peraturan tersebut. Dan jika di tinjau dari penerapan di pengadilan negeri kota bandung maka peraturan ini semakin tidak Efektif untuk Digunakan, Oleh karena itu hal ini bisa menjadi rekomendasi bagi Mahkamah Konstitusi untuk meninjau kembali SKB MA RI & KY RI tahun 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim agar pembuatan keputusan dari seorang hakim di Indonesia khususnya di kota bandung bisa lebih baik dan lebih maksimal lagi.

ENGLISH:

The Joint Decree of the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the Judicial Commission of the Republic of Indonesia in 2009 concerning the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges is the main basis for all judges in Indonesia in the entire atmosphere of the activities of the Judicial Power. However, the problem for judges in implementing this regulation is that the contents of this regulation are too numerous and broad, making it difficult for judges, especially in the Bandung city district court, to apply it. This makes it easy for judges to be reported by advocates/lawyers. on the grounds that the judge has violated the Code of Ethics and the Code of Conduct for Judges. By looking at the application of the code of ethics and behavioral guidelines for judges at the Bandung City Court, of course, it can already describe the level of difficulty in implementing these regulations.
This reason is very interesting to examine research on the effectiveness of the 2009 MA RI and KY R Joint Decree on the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges with Case Studies at the Bandung City Court because the code of ethics is the basic guideline for judges and which according to KY RI and the information provided the other is the court where the district court of bandung city has a high violation of the Code of Ethics for Judges. This research is an empirical juridical research with Case Approach and Historical Approach and also uses Qualitative Research Methods.
It can be concluded in this legal research that the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges has implications for the independence of a judge in carrying out his duties, especially when the judge will decide on a case in court, namely where he feels constrained by the regulation. And if viewed from the application in the Bandung City District Court, this regulation is increasingly ineffective for use, therefore this can be a recommendation for the Constitutional Court to review the 2009 MA RI & KY RI SKB regarding the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges. the decision making of a judge in Indonesia, especially in the city of Bandung can be better and more leverage.